DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah diarahkan pada usaha kolektif guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan; 2. Guna mendukung program pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kegiatan kepada pelaku kesenian dan budayawan; 3. Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah; 4. Seniman mandiri,budayawan, grup kesenian, budayawan, pendidik kesenian, pendidik kebudayaan, peneliti kesenian dan peneliti kebudayaan berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah; 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab dibidang kesenian, kebudayaan dan pendidikan, serta SKPD lain yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan kesenian dan kebudayaan merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah SALINAN 2 Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 3
9.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata serta yang membidangi pendidikan.
5.Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang beradap dalam rangka mempertinggi harkat dan martabat dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial.
6.Kesenian adalah karya artistik dan estetik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya seseorang atau kelompok yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
7.Kesenian daerah adalah kesenian yang hidup, berkembang dan didukung serta dilakukan oleh masyarakat Kota Kediri.
8.Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Kediri. 4
9.Seni adalah ekspresi individu dan/atau kelompok yang mengandung nilai artistik dan estetik yang diwujudkan melalui gerak, bunyi, peran, rupa, atau perpaduannya.
10.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan adat istiadat dan nilai budaya dan karya budaya terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11.Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya perlindungan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa.
12.Pengembangan adalah upaya peningkatan karya seni dan budaya sehingga karya seni dan budaya dapat dipertahankan sebagai kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa.
13.Perlindungan Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam.
14.Pemanfaatan Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
15.Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian.
16.Seniman Mandiri adalah seseorang (individu) yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu wadah organisasi seni manapun (freelance).
17.Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal.
18.Pendidik Kesenian dan kebudayaan adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dibidang kesenian dan kebudayaan.
19.Peneliti Kesenian dan kebudayaan adalah tenaga peneliti perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi 5 dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dan kebudayaan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
20.Penyelenggara Usaha Kesenian dan kebudayaan adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dan kebudayaan dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya senidan budaya, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
21.Sanggar Seni adalah wadah/tempat kegiatan kesenian dalam bentuk pelatihan dan/atau kekaryaan untuk pelestarian serta pengembangan kesenian.
22.Sanggar Budaya adalah wadah/tempat kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
23.Pentas Seni dan Budaya adalah kegiatan pergelaran pameran kesenian dan kebudayaan baik secara individu dan/atau kelompok.
24.Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni dan ekspresi kebudayaan di tengah masyarakat.
25.Festival Kesenian dan Kebudayaan adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni dan ekspresi budaya yang memiliki kekhasan masing-masing.
26.Pameran Seni dan Budaya adalah kegiatan seniman atau budayawan yang memamerkan karya seni ekpresi budaya untuk masyarakat.
27.Lomba Seni adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan atau prestasi dalam bentuk karya seni baik secara individu dan/atau kelompok.

BAB II

ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah diarahkan pada usaha kolektif guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. 6

Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah adalah untuk melindungi kesenian dan kebudayaan daerah dari kerusakan, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia.

BAB III

SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4

(1)Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.acara dan peristiwa di daerah yang menggunakan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. b.seniman dan budayawan, pendidik kesenian, pelajar dan mahasiswa, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni, penyelenggara usaha kesenian, masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni dan budaya, serta komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan program dan kegiatan yang sistematis dan terencana dengan melibatkan seniman, pendidik kesenian, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni, masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni dan budaya serta komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

(1)Karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah yang dimaksud Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.berbagai bentuk dan jenis kesenian dan kebudayaan yang ada, hidup, dan berkembang di daerah;
2. b.dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai ketertarikan dan mengaguminya.
(2)Bentuk dan jenis seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
1. a.seni rupa;
2. b.seni musik;
3. c.seni teater;
4. d.seni tari; 7
5. e.seni senematografi / film;
6. f.seni sastra; dan
7. g.adat istiadat dan tradisi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

STRATEGI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
1. a.mewujudkan kurikulum pendidikan dasar untuk pelajaran bidang seni dan budaya;
2. b.mengupayakan tenaga pendidik seni dan budaya, program dan bahan ajar seni dan budaya;
3. c.menyediakan fasilitas pendukung di bidang kesenian dan ekspresi budaya;
4. d.memfasilitasi seniman mandiri, group kesenian dan sanggar seni dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan kesenian;
5. e.Memfasilitasi budayawan untuk berekpresi sesuai nilai-nilai budaya daerah;
6. f.mengembangkan sistem penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
7. g.memanfaatkan ruang publik, instansi pemerintah, swasta, gedung kesenian, hotel, restoran, jasa pariwisata dan media massa untuk menggelar, memamerkan, menampilkan atau mempublikasikan kesenian dan kebudayaan daerah;
8. h.memfasilitasi kegiatan lomba seni, pergelaran kesenian, festival kesenian dan pameran seni oleh seniman dalam berkarya seni; dan
9. i.memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni dan hasil ekspresi budaya.
(2)Perlindungan hukum terhadap karya seni dan hasil ekpresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 7

(1)Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
(2)Kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.jenis kesenian dan budaya daerah yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. b.jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah dan selaras dengan nilai budaya daerah, adat istiadat; dan
3. c.seniman mandiri, budayawan, kelompok kesenian, sanggar seni, sanggar budaya, penyelenggara usaha kesenian dan budaya, dan komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 8

(1)Pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan cara:
1. a.mencatat dan mengidentifikasi kesenian dan budaya daerah yang ada;
2. b.mengolah dan menata informasi kesenian dan kebudayaan;
3. c.registrasi lembaga seni dan budaya;
4. d.revitalisasi kelembagaan;
5. e.pewarisan seni dan budaya;
6. f.pendaftaran atas kekayaan intelektual;
7. g.legalitas aspek budaya;
8. h.pendidikan dan latihan;
9. i.penelitian; dan
10. j.penegakan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan kesenian dan budaya daerah dilakukan melalui:
1. d.penyebar luasan informasi;
2. e.pentas seni dan budaya;
3. f.kirab budaya;
4. g.pergelaran kesenian dan kebudayaan;
5. h.festival kesenian dan kebudayaan;
6. i.pameran seni dan kreasi budaya; dan
7. j.lomba seni dan upacara adat. 9
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

APRESIASI KESENIAN

Pasal 9

(1)Guna mendukung program pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kegiatan kepada pelaku kesenian dan budayawan.
(2)Apresiasi kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.festival kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik;
2. b.festival budaya daerah yang diselenggarakan secara periodik;
3. c.pergelaran kesenian dan pagelaran budaya daerah yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
4. d.kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi seni dan budaya;
5. e.mengirimkan duta kesenian dan duta budaya ke luar daerah;
6. f.mengupayakan sekolah-sekolah melaksanakan pentas seni dan budaya secara periodik;
7. g.mengupayakan pergelaran kesenian dan ekpresi budaya di hotel, restoran, instansi pemerintah, swasta dan lembaga publik lainnya; dan
8. h.lomba seni.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1)Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…