Pemerintah Kota Kediri
Pemerintah Kota Kediri mengemban mandat penting untuk mewujudkan kota yang unggul dan makmur melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi. Kehadiran lembaga ini esensial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pembangunan wilayah, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi kebijakan daerah, penyediaan pelayanan publik esensial seperti kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan strategis. Program-program tersebut berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan lingkungan kota yang aman, nyaman, serta berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Kediri
Pemerintah Kota Kediri mengemban mandat untuk menciptakan Kota Kediri yang unggul, makmur, dan harmonis. Mandat ini diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, dengan fokus pada pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi. Kehadiran lembaga ini sangat krusial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pembangunan wilayah, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Kediri mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah kota menetapkan kebijakan daerah, peraturan, dan standar yang berlaku di wilayahnya. Pelayanan publik meliputi layanan dasar seperti kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Berbagai intervensi strategis dilakukan, seperti peningkatan kualitas SDM melalui program English Massive, pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta upaya penurunan stunting dan pengentasan anak tidak sekolah. Transformasi digital melalui aplikasi e-Government dan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.
Pemerintah Kota Kediri juga berkontribusi pada isu-isu nasional, termasuk penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, dan transformasi digital pemerintahan. Kota ini turut berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan, dan persiapan Pilkada serentak, menunjukkan komitmennya terhadap agenda pembangunan yang lebih luas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Kediri untuk berbagai keperluan, mulai dari pengurusan kependudukan dan perizinan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengajuan bantuan sosial. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan pengaduan, mengakses informasi publik, serta berpartisipasi dalam program ekonomi dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kota Kediri memiliki mandat luas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang bersih dan pelayanan prima. Komitmen terhadap inovasi dan pelayanan publik yang terintegrasi, seperti melalui MPP dan aplikasi e-Government, menunjukkan keseriusan dalam menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2020
Materi POkok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Ketentuan Pasal 1 angka 87, 88, 89, 90, 93, 94, 97, 99 100, 101, 102, dan 103 diubah, serta angka 98, 100, 104, dan 106 dihapus
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 4 dan angka 5, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Pasal 21 dihapus, Pasal 22 dihapus, Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 23A, Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 26A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN RPJMD BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD BAB V PERUBAHAN RPJMD BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 7 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK BAB V PENCATATAN SIPIL BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB VII LEGALISASI BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB IX PENDANAAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; landasan, asas dan prinsip; maksud dan tujuan; kriteria usaha mikro; pemberdayaan usaha mikro (pendataan usaha mikro, kemitraan, fasilitas perizinan, penguatan kelembagaan, koordinasi dan pengendalian) ; perlindungan usaha; pengembangan usaha mikro (fasilitasi pengembangan usaha mikro, pelaksanaan pengembangan) anggaran; pembinaan dan pengawasan; sanksi andministrasi;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Pengelolaan Tempat Pemakaman; 4. pengelolaan krematorium dan penyimpanan jenazah; 5. Pemakaman Jenazah; 6. perizinan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Larangan; 9. Pembiayaan; 10. Sanksi Administratif; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 10 Tahun 2015
1. Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di daerah berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan; 2. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan; 3. Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah. Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menghasilkan barang maupun jasa; 4. Pemerintah daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh–sungguh melaksanakan TSP. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG BAB IV STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG BAB V PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VI PBG BAB VII SLF BAB VIII SURAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG BAB IX PENDATAAN BAB X HAK DAN KEWAJIBAN BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP