DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III ORGAN PDAM BAB IV PENGELOLAAN BAB V KEPEGAWAIAN BAB VI TAHUN BUKU DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BAB VII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN BAB VIII PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB IX PENGAWASAN BAB X ASOSIASI BAB XI PEMBUBARAN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977, masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Dhaha.
5.Direktur adalah Direktur PDAM Kota Kediri.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Kediri.
7.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan kembali keberadaan PDAM dengan nama “PDAM TIRTA DHAHA”.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah.

Pasal 4

(1)Tujuan pendirian PDAM adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memproduksi air bersih dan/atau air minum;
2. b.mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
5. e.melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 5

Pasal 5

(1)Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal yang disetor sejumlah Rp 18.940.273.428,55 (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
1. a.modal awal PDAM sebesar Rp.10.913.006,03 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah tiga sen);
2. b.penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2006 sebesar Rp 1.450.000.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2012 sebesar Rp 17.479.360.422,52 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen).
(3)Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan yang merupakan investasi atau divestasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup usaha PDAM meliputi :

a.memproduksi air bersih dan/atau air minum; dan
b.mendistribusikan/menjual air bersih dan/atau air minum.

BAB III

ORGAN PDAM

Pasal 7

Organ PDAM terdiri dari:

a.Walikota selaku pemilik modal;
b.Direktur; dan
c.Dewan Pengawas. 6

Pasal 8

(1)Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

(1)Calon Direktur yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1):
2. b.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu:
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
7. g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
(2)Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019