DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

pengaturan terkait hak masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pemerintah kota baik litigasi maupun non litigasi. Pendanaan anggaran layanan pemberian bantuan hukum dianggarkan di APBD Kota sesuai kemampuan daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
11.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuah Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 816);
12.Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan hukum Untuk Masyarakat miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 4
5.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya penyelesaian masalah hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuh persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
9.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
10.Pengadilan adalah Peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17.Dana Bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
18.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.perlindungan HAM;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional berdasarkan prinsip kesamaan, kedudukan didepan hukum;
b.menjamin dan melindungi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan;
c.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.litigasi; dan
2. b.non litigasi.

BAB IV

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan 6
3. c.tata usaha negara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dan memiliki izin beracara di pengadilan.

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan; '
3. c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan pada tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.penghadiran saksi dan/atau ahli;
7. g.upaya hukum banding, kasasi, dengan permintaan Penerima Bantuan; dan/atau
8. h.tindakan hukum lain yang sesuai perundang-undangan. 7

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat/pemohon;
2. b.tergugat/termohon;
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. h.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; 8
7. g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
9. i.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan Penerima Bantuan Hukum yang merupakan pihak penggugat.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.mediasi dan/atau negosiasi; 9
3. c.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
4. d.drafting dokumen hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(4)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
(5)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 10

(1)Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3)Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4)Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5)Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi yang telah disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…