DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV PERIZINAN BAB V PENGELOLAAN SAMPAH BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI BAB VII PERAN MASYARAKAT BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB IX LARANGAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 3
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;
14.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Sampah adalah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
5.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. 4
6.Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
7.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8.Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
9.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10.Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11.Pengurangan sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
13.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
14.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
16.Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari–hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 5

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab itu;
b.berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 6
(2)Ketentuan mengenai teknis pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
(2)Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pengangkutan sampah; dan
2. b.pengolahan sampah.
(3)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
(4)Izin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Izin untuk usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(6)Izin usaha pengangkutan sampah dan Izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berakhir apabila masa berlakunya berakhir, badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
(2)Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah. 7

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…