DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Bagian Kesatu Dokumen Lingkungan Bagian Kedua AMDAL BAB III IZIN LINGKUNGAN BAB IV KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan dampak positif bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, maka harus memiliki Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8.Usaha dan/atau k egiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9.Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 4
12.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17.Komisi Penilai AMDAL Daerah adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
(2)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
(3)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.AMDAL;
2. b.UKL-UPL; dan
3. c.SPPL.

Pasal 3

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
(2)Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan berdasarkan: 5
1. a.Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
  1. 1.luas wilayah penyebaran dampak;
  2. 2.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  3. 3.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  4. 4.sifat kumulatif dampak;
  5. 5.berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
  6. 6.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  7. 7.referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.
2. b.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. c.ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
(3)AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(4)Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL harus menyesuaikan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
(2)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan harus dikembalikan kepada Pemrakarsa.
(3)Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.Andal; dan
3. c.RKL-RPL.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. 6

Pasal 5

(1)Pemrakarsa dalam menyusunan Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
2. b.konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan/atau Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 6

(1)Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila:
1. a.lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
2. b.lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah dan telah memiliki rencana detil tata ruang Kota Kediri dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kota; atau
3. c.usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
(2)Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
1. a.dokumen RKL-RPL kawasan; atau
2. b.rencana detil tata ruang Kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kota. 7

Pasal 7

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
(2)UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(3)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
(4)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
(5)Ketentuan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 8

(1)Walikota berwenang melakukan pemeriksaan UKL-UPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah.
(2)Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Walikota.
(3)Dalam jangka waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Walikota wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
(4)Walikota dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat melimpahkan kepada kepala instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup.
(5)Ketentuan mengenai pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 wajib memiliki SPPL. 8
(2)SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.identitas pemrakarsa;
2. b.informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
3. c.keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
4. d.pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
5. e.tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
(3)Ketentuan mengenai penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945