DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Pengelolaan Tempat Pemakaman; 4. pengelolaan krematorium dan penyimpanan jenazah; 5. Pemakaman Jenazah; 6. perizinan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Larangan; 9. Pembiayaan; 10. Sanksi Administratif; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan umum bidang pemakaman serta mendukung kemandirian dalam pembangunan, diperlukan pengaturan pemakaman daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Tebuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri. 4
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pemakaman jenazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.
7.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
9.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
11.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
13.Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
14.Makam Tumpang adalah makam yang akan dipersiapkan untuk makam selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15.Kapling adalah lahan petak makam yang digunakan untuk pemakaman.
16.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
17.Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/ kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. 5
18.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Pengelolaan Tempat Pemakaman;
b.Pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah;
c.Pemakaman Jenazah;
d.Perizinan;
e.Pembinaan dan Pengawasan; dan
f.Larangan.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan tempat pemakaman.
(2)Penyediaan tempat pemakaman wajib memenuhi ketentuan :
1. a.rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota;
2. b.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
3. c.menghindari penggunaan tanah yang produktif;
4. d.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
5. e.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
6. f.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman. 6

Pasal 4

(1)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
1. a.tempat pemakaman umum;
2. b.tempat pemakaman bukan umum; dan
3. c.tempat pemakaman khusus.
(2)Tempat Pemakaman Umum disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan :
1. a.warga masyarakat Kota Kediri yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Kediri;
2. b.warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Kediri.
(3)Tempat Pemakaman Bukan Umum disediakan dan dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
(4)Tempat pemakaman khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, dan/atau ahli waris.

Pasal 5

Pengelola tempat pemakaman mempunyai tugas dan berwenang untuk :

a.menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
b.mengatur tempat pemakaman;
c.memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
d.memelihara tanda - tanda bangunan makam; dan
e.menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 6

(1)Penyediaan tempat pemakaman untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh pengembang perumahan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai prosentase tersebut.
(2)Lokasi penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk pemakaman yang dibuat pemerintah daerah. 7
(3)Ketentuan mengenai penyediaan lahan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGELOLAAN KREMATORIUN DAN PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 7

(1)Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
(2)Pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah dapat dilaksanakan oleh badan hukum sosial atau keagamaan berbentuk yayasan.
(3)Lokasi krematorium dan tempat penyimpanan jenazah wajib memenuhi ketentuan :
1. a.tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
2. b.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
3. c.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
4. d.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

BAB V

PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 8

(1)Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan fasilitas tanah pemakaman.
(2)Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
(3)Pengelola tempat pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah. 8

Pasal 9

(1)Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman.
(2)Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait di daerah asal.
(3)Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait.

Pasal 10

(1)Penempatan Pemakaman harus dibuat site plannya yang meliputi :
1. a.pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 meter;
2. b.jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 meter;
3. c.tempat pemakaman selain berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
(2)Bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model nisan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…