DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Azas, Prinsip dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak; 5. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak; 6. Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak; 7. Sarana dan Prasarana; 8. Larangan; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pembiayaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kota Kediri persoalan yang menyangkut anak masih terjadi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan kehidupan anak Kota Kediri yang layak dan bermartabat;
c.bahwa permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan daerah guna mendukung Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan SALINAN 2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
22.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
24.Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
28.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
29.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak; 6
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
35.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
36.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
37.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tercatat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kota Kediri.
7.Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.
8.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 8 yang menjadi saksi tindak pidana.
10.Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
11.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Masyarakat adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang membentuk sebuah kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
15.Wali adalah orang atau lembaga yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
18.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 9 immateriil.
19.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
20.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21.Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
22.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
23.Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
24.Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Kediri dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
25.Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Kediri dan masyarakat dalam menangani anak yang telah 10 mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
26.Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
27.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
28.Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
29.Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
30.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
31.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
32.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
33.Forum Anak Kota Kediri adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak di kota Kediri.
34.Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Kediri, untuk memberikan arahan dan melakukan pembinaan, pendampingan, 11 pengawasan, monitoring serta evaluasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kediri.
35.Ruang Laktasi adalah adalah ruangan yang dipakai untuk memeras ASI bagi karyawati/pegawai, menyusui bayi, merawat bayi, dan menyediakan fasilitas menyimpan ASI.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah daerah ini berazaskan:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.keadilan; dan
d.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Kota layak anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memliki kemampuan untuk menyampaikan pendampatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. 12

Pasal 4

(1)Peraturan penyelenggaraan kota layak anak secara umum bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kota layak anak di daerah.
(2)Penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah daerah bertujuan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
6. f.membangun sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
(3)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak yang meliputi :
1. a.mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
2. b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. c.menyelenggarakan layanan;
4. d.monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
5. e.mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan hak anak demi terwujudnya kota layak anak;
6. f.mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat; 13
7. g.menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
8. h.meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;
9. i.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya; dan
10. j.meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan pada anak berbasis masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kota layak anak, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.pemenuhan hak perlindungan khusus.

Pasal 6

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
1. a.akte kelahiran;
2. b.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
3. c.mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
4. d.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
5. e.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
6. f.memiliki kartu identitas anak. 14
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut :
1. a.mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
2. b.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; serta
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
(3)Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
5. e.menyediakan kartu identitas anak.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah menjamin kebebasan beragama anak dengan pengawasan dari orang tua/wali.
(2)Pemerintah daerah melindungi kebebasan anak dalam menyampaikan aspirasi dan aktifitas organisasi anak, baik yang sifatnya formal maupun non formal.
(3)Pemerintah daerah memberikan informasi yang layak bagi tumbuh kembang anak, melalui media cetak, media elektronik dan ruang publik lainnya.
(4)Pemerintah daerah memberikan jaminan kepada anak meliputi :
1. a.dihormati, didengar setiap pendapat dan harkat serta martabatnya;
2. b.diberikan untuk memiliki ruang privasi sesuai dengan kebutuhan anak; dan 15
3. c.terbebas dari penyiksaan dan bentuk-bentuk hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 8

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
1. a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
2. b.tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
3. c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
4. d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
5. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
6. f.mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
7. g.mendapatkan keharmonisan keluarga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
1. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
2. b.mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
3. c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
4. d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
5. e.memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah. 16
(3)Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
1. a.memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
2. b.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
3. c.melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
4. d.mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
5. e.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
6. f.menyelenggarakan program pendidikan pra nikah; dan.
7. g.memastikan pengangkatan atau adopsi anak sesuai dengan aturan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 9

Dalam rangka Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasaan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya :

a.pencegahan;
b.pengurangan risiko kerentanan; dan
c.penanganan korban.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
2. b.promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak; 17
3. c.meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
4. d.meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
5. e.meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
6. f.jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
7. g.pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
8. h.jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar;
9. i.jaminan Penyelenggaraan Kota Layak Anak sejak dalam kandungan;
10. j.pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
11. k.pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…