DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV BIDANG USAHA BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB VI KEMITRAAN BAB VII PENINGKATAN KUALITAS APARATUR BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Kediri dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang 3 Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
12.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Provinsi lainnya.
3.Daerah adalah Kota Kediri.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
5.Walikota adalah Walikota Kediri.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Kediri yang membidangi penanaman modal.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 4 yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.tidak diskriminatif;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan; dan
i.pemerataan.

Pasal 3

Penanaman modal di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perumusan dan penetapan arah kebijakan penanaman modal;
b.kerjasama penanaman modal;
c.promosi penanaman modal;
d.pelayanan penanaman modal;
e.pemberian insentif; 6
f.pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
g.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
(2)Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
2. b.percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
3. c.peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
(3)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

Pasal 6

(1)RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Daerah yang meliputi:
1. a.program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. b.program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. c.program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan dan/atau dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri; dan 7
2. b.fasilitasi kerjasama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
1. a.perencanaan dan pengembangan;
2. b.promosi dan pelayanan;
3. c.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. d.pengembangan sumber daya manusia; dan
5. e.pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
(3)Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pameran;
2. b.seminar;
3. c.lokakarya;
4. d.temu usaha; dan/atau
5. e.penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
(4)Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah. 8

Pasal 10

Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:

a.pelayanan pra perizinan;
b.pelayanan perizinan; dan
c.pelayanan pasca perizinan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…