DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dan persyaratan mengajukan santunan kematian yang harus dipenuhi dirasa sangat mempersulit keluarga/ahli waris yang akan mengajukan santunan kematian, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan SALINAN 2 Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.
5.Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
6.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Kediri, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7.Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diperuntukkan bagi setiap penduduk miskin Kota Kediri, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
9.Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
10.Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kota Kediri yang telah meninggal dunia.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : “BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia. 5
(2)Tujuan diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri meliputi:
1. a.meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
2. b.dihapus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
1. a.orang dewasa yang memiliki KTP Kota Kediri;
2. b.orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Kediri karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
3. c.orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Kediri dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK.
(2)Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5

(1)Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang yang meninggal dunia.
(2)Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. 6

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

(1)Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
(2)Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(3)Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.KTP almarhum/almarhumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
2. b.Fotocopi KTP/KK Pemohon;
3. c.SKM dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Dinas; dan
4. d.Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.
(4)Permohonan santunan kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “BAB VII PENYERAHAN

Pasal 7

(1)Santunan kematian diserahkan kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum dan/ atau almarhumah paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak tanggal pengajuan.
(2)Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Walikota atau pejabat dari Dinas.

7.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 19 Oktober 2015 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 313-9/2015 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. MARIA KARANGORA,S.H,M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI I. UMUM Permasalahan kependudukan yang juga perlu diperhatikan adalah keberadaan tingkat mortalitas di Kota Kediri. Sama halnya dengan fertilitas, mortalitas dipandang sebagai sesuatu yang sama sekali berada di luar kontrol manusia. Terlepas dari pembahasan jumlah besar kecilnya angka mortalitas di Kota Kediri, tidak boleh dilupakan bahwa kematian setiap penduduk di suatu wilayah merupakan hal yang tidak dapat diprediksi oleh akal pikiran manusia. Kematian merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan sifatnya yang unpredictable dari segi waktu, ketika terjadi musibah kematian pada penduduk di suatu wilayah maka tentunya ahli waris atau anggota keluarga yang berduka akan terbebani dengan pembiayaan pengurusan pemakaman yang pada realitanya tidak sedikit. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, salah satu program Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan bantuan dana santunan kematian bagi penduduk miskin di Kota Kediri. Pemberian santuan kematian tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga / ahli waris yang ditinggalkan. Dalam rangka pemberian dana santunan kematian tersebut telah ada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kota Kediri yang menjadi landasan hukum, namun dalam pelaksanannya belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang dirasa sangat mempersulit keluarga/ahli waris yang akan mengajukan santunan kematian, diantaranya : belum semua penduduk Kota Kediri memiliki akte kelahiran dan atau akte nikah sehingga pada waktu pengurusan akte kematian penduduk yang mengurus santunan kematian memerlukan waktu relatif lama karena harus mengurus akte yang lain tersebut terlebih dahulu, 9 tidak semua penduduk miskin Kota Kediri terdaftar dan memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM), batas waktu mengurus bantuan santunan kematian yang relatif pendek mengakibatkan santunan kematian bagi keluarga / ahli waris tidak dapat diterimakan karena telah melebihi jangka waktu yang ditentukan, dan besaran santunan kematian belum bisa optimal untuk membantu pembiayaan pengurusan jenazah, pemakaman dan keperluan lainnya. Beradasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri agar pelaksanaan bantuan dana santunan kematian bagi penduduk miskin di Kota Kediri berjalan secara optimal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 4

Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Pasal 6

Yang dimaksud dengan badan yang mengurus proses pemakaman adalah pengurus kematian yang ada dilingkungan Rukun Tetangga, Lembaga Pangrukti Layon dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan surat keterangan kematian adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Lurah untuk menerangkan kematian penduduk di wilayah kerjanya. 10 Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 36 11

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…