DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kediri

regulasi_utama

Ringkasan

mengatur mengenai hak dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan perpustakaan serta peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan, sehingga kewajiban Pemerintah Kota Kediri untuk menjamin adanya perpustakaan;
c.bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Kediri belum ada, sehingga untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu dibentuk suatu peraturan perundang- SALINAN 2 undangan di daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Kediri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan. 4
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
9.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
10.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dikelola Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kota Kediri.
11.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
13.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. 5
14.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
15.Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
16.Muatan Lokal Kediri adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kota Kediri dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kota Kediri, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
17.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22.Standar Perpustakaan adalah peraturan, dokumen, dan/atau spesifikasi teknis yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
23.Koleksi Khusus adalah koleksi yang terbatas secara jumlah dan memuat subyek tertentu sehingga hanya dapat dibaca ditempat saja maupun dapat difoto copy serta isinya tidak memuat unsur pornografi dan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan; 6
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan dan pengembangan budaya bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
b.menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada masyarakat secara cepat dan tepat; dan
c.mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah daerah; 7
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
5. e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. 8
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…