Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
PERTURAN INI MENGATUR TENTANG LAPORAN KEUANGAN YANG MEMUAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2019
PERTURAN INI MENGATUR TENTANG LAPORAN KEUANGAN YANG MEMUAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2019
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN 2
4400);
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5156);
4614);
4817);
6177);
5
7
60);
8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- Penerimaan...................Rp. 240.839.243.934,28 - Pengeluaran .................Rp. 0,00 Pembiayaan netto ......................................... Rp. 240.839.243.934,28 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)................................................ Rp. 267.339.528.626,01 9
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Pendapatan LO Rp1.349.227.940.684,92 Beban Rp1.282.333.296.326,10 Surplus dari operasi Rp. 66.894.644.358,82
- Surplus non operasional Rp 328.754.905,05 - Defisit non operasional Rp (2.331.037.631,49) Defisit dari kegiatan non operasional : Rp (2.002.282.726,44)
- Beban Luar Biasa Rp (56.474.733,00)
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; 12 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:
13
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)