(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A ayat (1), ayat (2), Pasal 19B dan Pasal 19E ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.teguran lisan;
b.peringatan tertulis;
c.penghentian sementara dari kegiatan;
d.pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan;
e.penghentian kegiatan selamanya;
f.biaya paksa; dan/atau
g.denda administrasi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 2022 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 20220 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BAGUS ALIT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 16-1/2022 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka menjaga ketentraman, kenyamanan serta penanggulangan bencana kebakaran. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan setiap orang hendak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehirmatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Seiring laju kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi maka menyebabkan resiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adanya perkembangan masyarakat yang dinamis maka perlu pengaturan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 12 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 19 A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “Akses Pemadam dan pasokan air untuk pemadam kebakaran” adalah akses atau sarana lain yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke/di dalam bangunan gedung serta tersedianya sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan unit pemadam kebakaran untuk menggunakannya. Huruf b Sarana penyelamatan terdiri dari sarana jalan keluar, pintu darurat, tangga darurat, tempat berhimpun/berkumpul, lampu penerangan darurat, dan sistem pengendali asap. Huruf c Yang dimaksud dengan “Sistem proteksi kebakaran pasif” adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui 13 pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Huruf d Yang dimaksud dengan “Sistem proteksi kebakaran aktif” adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan pemadam khusus. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.