DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat. perubahan antara lain: pencegahan, penanggulangan dan proteksi kebakaran serta penyelamatan jiwa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahaya kebakaran merupakan salah satu bahaya yang berdampak terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang akan menghambat kelancaran pembangunan Kota Kediri, sehingga perlu ditanggulangi dengan pedoman atau ketentuan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum mengatur tentang tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk SALINAN 2 Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
10.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
3.Walikota adalah Walikota Kediri;
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
5.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat ppns adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 5
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada pada permukaan tanah, ditanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasi dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12.Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
13.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
14.Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
15.Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
16.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17.Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
18.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kota Kediri baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
19.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
20.Garis sepadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan relkereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakan kegiatan. 6
21.Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
22.Mata air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air.
23.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lainnya.
25.Pemondokan adalah rumah tempat menumpang (menampung bermalam) seperti Guest House, Home Stay, dan lainnya tidak termasuk pondok pesantren.
26.Kos adalah penempatan satu ruang (kamar) rumah seseorang dengan perjanjian membayar dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lainnya didalamnya seperti makan dan/atau perabot yang dipakai.
27.Penginapan adalah rumah atau bangunan yang disediakan sebagai sarana untuk menginap termasuk diantaranya Hotel, Losmen, motel, dan rumah kontrakan.
28.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
29.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
30.Proteksi Kebakaran adalah sistem perlindungan/pengamanan bangunan dari kebakaran yang dipasang pada bangunan.
31.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat 7
(1)meliputi :
1. a.tertib jalan dan angkutan;
2. b.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. c.tertib sungai, saluran dan mata air;
4. d.tertib usaha;
5. e.tertib lingkungan;
6. f.tertib bangunan;
7. g.tertib sosial masyarakat;
8. h.tertib kesehatan;
9. i.tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. j.tertib pemondokan, kos dan penginapan/ hotel;
11. k.tertib kependudukan; dan
12. l.tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
  1. 3.Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab XIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIIA TERTIB PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
  2. 4.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2 dan 5 (lima) pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, dan Pasal 19E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan yang memiliki potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif untuk mencegah bahaya kebakaran.
(2)Untuk mencegah bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan.
(3)Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan meliputi:
1. a.akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
2. b.sarana penyelamatan; 8
3. c.sistem proteksi kebakaran pasif;
4. d.sistem proteksi kebakaran aktif;
5. e.utilitas bangunan;
6. f.pencegahan kebakaran pada bangunan;
7. g.pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan.

Pasal 19B

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi sub urusan kebakaran.

Pasal 19C

(1)Dalam hal terjadi kebakaran maka setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam tindakan awal pemadaman kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.
(2)Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan awal pemadaman kebakaran;
2. b.menginformasikan kepada instansi yang membidangi kebakaran dan/atau pos pemadam kebakaran terdekat; dan
3. c.menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 19D

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), relawan pemadam kebakaran, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19E

(1)Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, maka pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk: 9
1. a.memasuki bangunan/lingkungan bangunan;
2. b.membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
3. c.memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran yang berada dalam area bahaya kebakaran;
4. d.merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
5. e.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
(2)Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A ayat (1), ayat (2), Pasal 19B dan Pasal 19E ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan;
5. e.penghentian kegiatan selamanya;
6. f.biaya paksa; dan/atau
7. g.denda administrasi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 2022 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 20220 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BAGUS ALIT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 16-1/2022 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka menjaga ketentraman, kenyamanan serta penanggulangan bencana kebakaran. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan setiap orang hendak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehirmatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Seiring laju kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi maka menyebabkan resiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adanya perkembangan masyarakat yang dinamis maka perlu pengaturan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 12 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 19 A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “Akses Pemadam dan pasokan air untuk pemadam kebakaran” adalah akses atau sarana lain yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke/di dalam bangunan gedung serta tersedianya sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan unit pemadam kebakaran untuk menggunakannya. Huruf b Sarana penyelamatan terdiri dari sarana jalan keluar, pintu darurat, tangga darurat, tempat berhimpun/berkumpul, lampu penerangan darurat, dan sistem pengendali asap. Huruf c Yang dimaksud dengan “Sistem proteksi kebakaran pasif” adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui 13 pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Huruf d Yang dimaksud dengan “Sistem proteksi kebakaran aktif” adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan pemadam khusus. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

Pasal 19

B Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…