DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan APBD TA 2019 . Pengaturan meliputi antara lain: rincian besaran dana sebelum dan sesudah perubahan. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per- Jabatan; g.Lampiran VII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; h.Lampiran VII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; i. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan j. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 4 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 27.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 6 Produk Hukum Daerah; 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 35.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10); 36.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7); 37.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8); 38.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 7 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7); 39.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 57 40.Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60); 41.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55); 42.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 54); 43.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43); 44.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46); 45.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47); 46.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 56); 47.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10); 48.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut : 9

1.Pendapatan

a.Semula Rp 1.139.350.356.229,88
b.Bertambah Rp 166.846.073.753,65 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.306.196.429.983,53
1. 2.Belanja
a.Semula Rp 1.291.791.333.600,00
b.Bertambah Rp 255.242.840.317,81 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.547.034.173.917,81 Defisit setelah perubahan (Rp 240.837.743.934,28)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 152.440.977.370,12 2) Bertambah Rp 88.396.766.564,16 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 240.837.743.934,28
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 0,00 2) Berkurang Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 240.837.743.934,28 Sisa Lebih Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 224.561.778.933,88 2) Bertambah Rp 25.196.072.463,65 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 249.757.851.397,53
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 795.551.757.000,00 2) Bertambah Rp 121.314.624.290,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 916.866.381.290,00 10
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp 119.236.820.296,00 2) Bertambah Rp 20.335.377.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 139.572.197.296,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 90.111.550.000,00 2) Bertambah Rp 11.547.650.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 101.659.200.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 9.876.076.000,00 2) Bertambah Rp 267.933.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 10.144.009.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 1.871.909.644,88 2) Berkurang Rp 236.469.108,35 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 1.635.440.464,53
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp 122.702.243.289,00 2) Bertambah Rp 13.616.958.644,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 136.319.201.933,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 107.472.337.000,00 2) Bertambah Rp 34.851.168.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 142.323.505.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 623.628.225.000,00 2) Bertambah Rp 13.824.909.000,00 11 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 637.453.134.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 64.451.195.000,00 2) Bertambah Rp 72.638.547.290,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 137.089.742.290,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp 27.236.820.296,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 27.236.820.296,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 73.750.000.000,00 2) Bertambah Rp 3.500.000.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp 77.250.000.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 31.846.958.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 31.846.958.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 3.238.419.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 3.238.419.000,00
5. e.Dana Insentif Daerah 1) Semula Rp 18.250.000.000,00 2) Berkurang Rp 18.250.000.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 0,00 12

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 580.892.194.502,00 2) Bertambah Rp 71.560.555.724,98 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 652.452.750.226,98
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 710.899.139.098,00 2) Bertambah Rp 183.682.284.592,83 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 894.581.423.690,83
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 488.122.196.250,00 2) Bertambah Rp 48.944.234.030,73 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 537.066.430.280,73 b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 32.141.158.500,00 2) Bertambah Rp 22.491.182.500,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 54.632.341.000,00
2. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 58.901.779.077,00 2) Bertambah Rp 125.139.194,25 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 59.026.981.271,25 d.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 727.060.675,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 727.060.675,00 13
3. e.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 131.690.884.660,00 2) Bertambah Rp 13.557.386.353,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 145.248.271.013,00 b.Belanja Barang danJasa 1) Semula Rp 449.663.392.393,00 2) Bertambah Rp 63.385.045.842,83 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp513.048.438.235,83
2. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 129.544.862.045,00 2) Bertambah Rp. 106.739.852.397,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 236.284.714.442,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp 152.440.977.370,12 2) Bertambah Rp 88.396.766.564,16 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 240.837.743.934,28
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp 0,00 2) Berkurang Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: SILPA tahun anggaran sebelumnya 14
1. a.Semula Rp. 152.440.977.370,12
2. b.Bertambah Rp. 88.396.766.564,16 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 240.837.743.934,28

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
c.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per- Jabatan;
g.Lampiran VII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; h.Lampiran VII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
i.Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan
j.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 15

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Kediri dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kota Kediri dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah Kota Kediri; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kota Kediri dan masyarakat.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

(1)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 16

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 29 Agustus 2019 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABUBAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 29 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 228-10 / 2019 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…