DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020. memuat antara lain: ketentuan umum; kriteria penerima THR, komponen THR; pembayaran; pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
3.Penerima Pensiun adalah pensiunan PNS, penerima pensiun janda, duda, anak atau orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
4.Pejabat Negara adalah Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri;
5.Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Kediri.
6.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
9.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran. 4
10.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
11.Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

a.PNS;
b.PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
c.PNS penerima uang tunggu / masa persiapan pensiun (MPP);
d.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal, tewas atau gugur;
e.Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
f.Calon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi PNS dalam jabatan:

a.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
b.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
c.fungsional ahli madya;
d.fungsional ahli muda;
e.fungsional ahli pertama;
f.fungsional penyelia;
g.fungsional mahir;
h.fungsionai terampil;
i.fungsional pemula; dan
j.pelaksana. 5

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a.Pejabat Negara;
b.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
d.PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
e.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
f.PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Dalam hal penerimaan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pensiun dengan TMT 1 April 2020, maka THR dibayarkan oleh perangkat daerah yang berkenaan, sedangkan apabila pensiun dengan TMT 1 Maret 2020, maka THR dibayarkan oleh PT Taspen.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 ayat (1) diberikan bagi:

a.penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau 6
b.penerima gaji yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal.

Pasal 10

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 11

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 7

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…