DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN RPJMD BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD BAB V PERUBAHAN RPJMD BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Gambaran Keuangan Daerah 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB V PENUTUP 5.1. Kaidah Pelaksanaan 5.2. Pengendalian dan Evaluasi BAB II - 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yeing menjadi kewenangan daerah.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya ysing ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Kediri dalam jangka waktu tertentu.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Wali Kota.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota kediri.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5(lima) tahun.
10.Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Kediri dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturgin Daerah. IS.Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025-2026 sebagai dokumen transisi pasca berakhimya periodesasi RPJMD Tahun 2020-2024.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/ kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan 5(lima) tahun.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi. 16.Tujuan adalah rangkaian kineija yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. 17.Sasaran adalah rangkaian kineija berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. 18.Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
19.Arab kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

- 265 Tabel 2. 112 Isu Strategis RPJMD Kota Kediri 2025-2029 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis Daerah Global Nasional Regional Tingginya potensi SDM usia produktif Rendahnya Kualitas SDM dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak Ketimpangan layanan kesehatan akibat krisis global, kesenjangan fasilitas kesehatan Reformasi sistem kesehatan nasional, pemerataan tenaga medis Optimalisasi rumah sakit daerah, peningkatan kader kesehatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya jumlah UMKM dan ekonomi kreatif Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Tarik Investasi Transformasi Ekonomi Digitalisasi ekonomi global, persaingan pasar bebas, Dinamika perdagangan global Kebijakan nasional penguatan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM Program peningkatan daya saing UMKM, penguatan ekosistem startup Transformasi Ekonomi dan Penguatan Investasi Potensi wisata berbasis sejarah dan budaya Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Transformasi Ekonomi Tren wisata berbasis budaya dan sejarah, pariwisata berkelanjutan Penguatan destinasi wisata berbasis heritage, branding kota wisata Persaingan wisata regional, minimnya diferensiasi pariwisata BAB II - 266 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis Daerah Global Nasional Regional Pertumbuhan permukiman Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Urbanisasi pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur Kebijakan nasional pengembangan infrastruktur perkotaan dan tata ruang, Konektivitas Wilayah Penguatan perencanaan tata ruang dan pembangunan kawasan perkotaan Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kota Berkelanjutan Peningkatan produksi sampah perkotaan Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal Persampahan dan Mitigasi Bencana Krisis sampah global, limbah industri meningkat Regulasi pengelolaan sampah dan daur ulang Pengelolaan sampah berbasis komunitas, penguatan bank sampah Persampahan dan Mitigasi Bencana Wilayah dengan risiko bencana tinggi Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal Persampahan dan Mitigasi Bencana Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, Digitalisasi layanan publik Akses masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas dan Digitalisasi Pelayanan Publik yang belum Merata Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Percepatan digitalisasi global, smart governance Digitalisasi pemerintahan daerah, kebijakan keterbukaan data dan Efisiensi Anggaran Digitalisasi layanan administrasi kependudukan, optimalisasi e- government Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) BAB III - 1

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah lain yang berbatasan. Pased 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi:
1. a.Renstra Perangkat Daerah;
2. b.RKPD.

BAB III

- 39 Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Visi/Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Program Unggulan Sapta Cita

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program perangkat daerah dan kineija penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. e.penutup.
(2)Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

- 49 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Baseline Target 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 76.67 76.68 76.77 76.88 76.99 77 77.01 2 Skor Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/ PoU) Skor 5.31 5.71 5.48 5.25 5.03 4.8 4.57 3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 16.74 22.56 22.91 23.29 23.38 23.46 23.54 4 Indeks Kualitas Air % 68 68.01 68.02 68.03 68.04 68.05 68.06 5 Indeks Kualitas Udara % 94.31 84.75 84.93 85.10 85.31 85.51 85.70 6 Indeks Kualitas Tutupan Lahan % 45.99 45.20 45.25 45.30 45.35 45.40 45.45 7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 12.33 14.72 18.32 23.11 29.07 41.02 52.9 8 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 16.99 17.67 18.30 18.95 19.67 20.40 21.20 9 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 89.98 90.28 90.48 90.68 90.88 91.08 91.38 10 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif ton CO2 eq 1,247,635.36 1,257,635.36 1,267,635.36 1,277,635.36 1,287,635.36 1,297,635.36 1,307,635.36 11 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.72 0.74 12 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1.02 1.00 0.97 0.95 0.93 0.91 0.88 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (ADHB) Rp (juta) 565.84 586.49 614.40 643.65 674.30 706.40 740.02 2 Indeks Kesejahteraan Sosal (Ikessos) Indeks 57.72 60.00 60.50 61.00 61.50 62.00 62.50 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 0.99 4 Umur Harapan Hidup Tahun 75.94 76.07 76.33 76.59 76.86 77.12 77.38 BAB IV - 50 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Baseline Target 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Prevalensi Stunting (berdasarkan SKI) % 18.6 18.3 17.5 16.3 15.2 14.2 13 6 Indeks Kesehatan Indeks 0.8606 0.8607 0.8627 0.8647 0.8667 0.8687 0.8707 7 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup 55.4 44.31-54.71 42.31-53.71 40.31-52.71 38.31-51.71 36.31-50.71 34.31-49.71 8 Treatment Success Rate (TSR) TBC % 86.13 90 90 90 90 90 90 9 Treatment Coverage TBC % 120 90 90 90 90 90 90 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 100.41 100 100 100 100 100 100 11 Rata-rata lama Sekolah Tahun 10.92 10.95 11.03 11.12 11.27 11.34 11.37 12 Harapan lama Sekolah Tahun 15.71 15.72 15.74 15.81 15.9 15.96 16 13 % Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. BABY PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/ atau
3. c.teijadi perubahan mendasar mencakup teijadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam hal teijadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran, dan program dalam RPJMD, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat pen3aisunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan tahun 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wall Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 8 September 2025 WALI KOTA KEDIRI, ttd. VINANDA PRAMESWATI Diundangkan di Kediri pada tanggal 8 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BAGUS ALIT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 197- 4/2025 Salinatt-.sgsuai dengan aslinya a.n SEJ^^^^^MERAH KOTA KEDIRI .;S:epaS'^^an hukum, I'i'r OAEf 1 HLISIINA lAhtUDDIN. SH. MH. bina 200604 1 022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

1.UMUM Dalaxn rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara beijenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana keija dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota Kediri dan Wakil Wali Kota Kediri, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kediri pada tahun 2025-2029 yang hams dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel. Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang mempakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan pendanaan setiap tahunnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…