DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEGIATAN USAHA BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI MODAL DASAR BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri dalam peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8. 9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALI KOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2.Daerah adalah Kota Kediri.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Direksi adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah atau anggaran dasar.
9.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”, berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri (Perseroda).
(2)Penyebutan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).

Pasal 3

(1)Bentuk badan hukum PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas.
(2)Peralihan status badan hukum dari Perumda BPR Bank Kota Kediri menjadi PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) meliputi kepemilikan atas modal disetor, aset, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama perusahaan.

Pasal 4

(1)Kantor Pusat PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah
(2)PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.memberikan dasar hukum perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Kota Kediri (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
e.memperoleh laba atau keuntungan; dan
f.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat :
1. a.menghimpun dana dari pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

(1)Jangka waktu berdiri PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yaitu sejak diundangkannya peraturan daerah ini dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2)PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(2)Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi kepemilikan:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
2. b.pihak lainnya paling banyak 5% (lima persen).
(5)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran modal diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

(1)Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas jumlah saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan dicatat oleh Direksi.
(3)Saham yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi nilai nominal dalam mata uang Rupiah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…