DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Merubaha Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 perlu dilakukan pencairan dana cadangan pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 sesuai tahapan penyelenggaraan Pilkada;
c.bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di SALINAN Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Taahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Taahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 yang pendanaanya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi unsur pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Jenis program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

2.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:
1. a.dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman daerah; dan
3. c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
(3)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.
(4)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alokasi Dana Cadangan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(5)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak mencukupi untuk mendanai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun anggaran berkenaan saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri.
(6)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang dibiayai melalui alokasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada belanja hibah dalam tahun anggaran sesuai dengan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri.

3.Nomenklatur Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
(2)Kode rekening pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran 2024 dalam hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
(5)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(7)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan mencukupi.
(1a)Alokasi dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 sesuai tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Oktober 2023 WALIKOTA KEDIRI, Ttd ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 23 Oktober 2023 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, Ttd BAGUS ALIT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 173-4/2023 3Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. Pembina NIP. 19760810 200604 1 022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024 I. UMUM Untuk membiayai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 memerlukan pendanaan yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024. Dalam peraturan daerah tersebut besaran dana cadangan yang dibentuk sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan kegiatan yang dibiayai melalui alokasi Dana Cadangan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui alokasi APBD Tahun Anggaran 2024. Namun dengan adanya kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Angaran 2024. Penyediaan dana hibah untuk kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati untuk KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri. Berdasarkan kebutuhan anggaran tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 perlu ada perubahan khususnya terkait waktu pencairan dana cadangan yang harus disesuaikan dengan tahapan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 91

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…