A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 11 ayat
(3)dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10.Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. SISWANTO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 328-5/2020 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022 16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari suatu sistem yang didalamnya terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, maka diperlukan suatu perencanaan secara matang agar setiap sub sistem bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu variable yang berperan sebagai penunjang keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dari aspek kendaraan adalah terpenuhinya ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan pada saat kendaraan berada di ruang lalu lintas, oleh karenanya setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian secara berkala agar potensi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kekurangan faktor teknis bisa segera dicegah, karena tujuan dari pengujian kendaraan bermotor diantaranya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis pada saat kendaraan dioperasikan di jalan. Penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai wujud pelayanan umum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu masing-masing pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan sarana maupun prasarana pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan disamping membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan juga bisa mencerminkan budaya suatu bangsa. Untuk itu potensinya harus selalu ditingkatkan agar 17 peran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penggerak dan pendorong pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud. Salah satu bentuk upaya meningkatkan pelayanan angkutan jalan adalah dengan perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan bermotor berupa buku Uji dan Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji. Disisi yang lain kebutuhan lahan pemakaman di wilayah Kota Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk. Semakin banyak pertambahan populasi penduduk di Kota Kediri akan berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan lahan pemakaman. Namun mengingat masih terbatasnya jumlah lahan pemakaman diwilayah Kota Kediri maka untuk mengatasi permasalahan kebutuhan lahan pemakaman, perlu dilakukan pengurangan masa penggunaan lahan makam dari yang semula 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. Disamping penyesuaian tarif retribusi pelayanan pemakaman karena sudah hampir 8 (delapan) tahun belum pernah dilakukan penyesuai tarif dengan memperhitungakan biaya pemeliharaan pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 77 18 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR : 5 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 ------------------------------------------ STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT NO JENIS PELAYANAN TARIF RETRIBUSI
1.Sewa penggunaan tanah makam :
a.Pemakaman Semampir Rp. 125.000,-/jenazah/2 m²
b.Pemakaman Setono Gedong Rp. 125.000,-/jenazah/2 m²
c.Pemakaman Gunung Klotok Kelurahan Pojok Rp. 500.000,-/jenazah/6 m² 2.
Sewa tempat pembakaran jenazah di krematorium Rp. 300.000,-/jenazah WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022 19 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR : 5 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 ------------------------------------------ STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO JENIS PELAYANAN TARIF RETRIBUSI Uji Berkala Pertama Kali Uji Berkala Perpanjangan Tanpa penggantian bukti lulus uji Dengan penggantian bukti lulus uji 1 a. Mobil Angkutan Orang dengan JBB ≤ 3.500 kg Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 100.000,00
b.Mobil Bus dengan JBB > 3.500 kg - 8.500 kg Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00
c.Mobil Bus dengan JBB > 8.500 kg - 16.000 kg Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00
d.Mobil Bus dengan JBB > 16.000 kg - 25.000 kg Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00
e.Mobil Barang dengan JBB ≤ 3.500 kg Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00
f.Mobil Barang dengan JBB > 3.500 kg - 16.000 kg Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00
g.Mobil Barang dengan JBB > 16.000 kg Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00
h.Kereta Gandengan Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00
i.Kereta Tempelan Rp 200.000,00 Rp 175.000,00 Rp 200.000,00 2 Bukti Lulus uji hilang/rusak Rp 250.000,00 WALIKOTA KEDIRI, ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022