DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; landasan, asas dan prinsip; maksud dan tujuan; kriteria usaha mikro; pemberdayaan usaha mikro (pendataan usaha mikro, kemitraan, fasilitas perizinan, penguatan kelembagaan, koordinasi dan pengendalian) ; perlindungan usaha; pengembangan usaha mikro (fasilitasi pengembangan usaha mikro, pelaksanaan pengembangan) anggaran; pembinaan dan pengawasan; sanksi andministrasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha mikro mempunyai kontribusi yang signifikan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah namun dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga perlu untuk dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan;
c.bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan, dan Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
13.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
14.Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 4 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan dayasaing usaha mikro.
7.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
8.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai 5 peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Kediri dan berdomisili di Kota Kediri.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13.Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Kota Kediri, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
15.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
16.Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
17.Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan swasta yang sumber pendanaannya diperhitungkan dan harus dianggarkan. 6

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berasaskan :
1. a.kekeluargaan;
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan;
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan;
9. i.kesatuan ekonomi daerah;
10. j.kearifan lokal.
(3)Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro didasarkan pada prinsip- prinsip :
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
4. d.peningkatan daya saing usaha mikro;
5. e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
6. f.efektif, efisien, berkesinambungan, profesional, etika usaha, dan sadar lingkungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran usaha mikro secara berkelanjutan. 7
(2)Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah :
1. a.mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. b.meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha mikro sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.meningkatkan kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen serta kemampuan menguasai pasar bagi usaha;
4. d.meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumberdaya produktif dan sumber permodalan; dan
5. e.meningkatkan peran serta usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, mandiri dan berdaya saing.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 4

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB V

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro.
(2)Dalam pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mempunyai tugas meliputi:
1. a.menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
2. b.memadukan dan menyerasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah; 8
3. c.merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di daerah;
4. d.memadukan dan menyerasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan undang-undang;
5. e.menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
6. f.mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah;
7. g.melakukan pemantauan pelaksanaan program:
  1. 1.pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
  2. 2.pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; dan
  3. 3.pengembangan kemitraan usaha.
8. h.melakukan evaluasi pelaksanaan program:
  1. 1.pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
  2. 2.pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; dan
  3. 3.pengembangan kemitraan usaha.
9. i.menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 6

(1)Dinas melakukan pendataan pelaku usaha mikro di daerah.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup identifikasi potensi usaha mikro dan masalah yang dihadapi.
(3)Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di daerah. 9

Pasal 7

(1)Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
1. a.mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
2. b.mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro di daerah;
3. c.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
4. d.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro di daerah.

Pasal 8

(1)Walikota memfasilitasi hubungan kemitraan usaha mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
1. a.inti plasma;
2. b.subkontrak;
3. c.waralaba;
4. d.perdagangan umum;
5. e.distribusi dan keagenan;
6. f.bagi hasil;
7. g.kerja sama operasional;
8. h.usaha patungan (joint venture);
9. i.penyumberluaran (outsourcing); dan/atau
10. j.keagenan; dan/atau
11. k.bentuk kemitraan lainnya. 10

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan usaha mikro melalui pemberian informasi dan bantuan kemudahan dalam mengakses perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang membidangi perizinan.

Pasal 10

Penguatan kelembagaan usaha mikro dilaksanakan melalui:

a.fasilitasi pembiayaan dan penjaminan;
b.fasilitasi sertifikasi usaha; dan
c.fasilitasi legalitas badan usaha.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…