DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. memuat antara lain: ketentuan umum; dasar, kedudukan , fungsi dan tujuan; jenis, unsur dan penyelenggaraan pondok pesantren:peserta didik, tenaga pendidik dan jenjang pendidikan; fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pondok pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat kota Kediri maupun masyarakat dari luar daerah sehingga pertumbuhan pesantren di Kota Kediri cenderung meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
c.bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pondok pesantren di Kota Kediri diperlukan adanya dukungan Pemerintah Kota Kediri untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 3
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapaah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam 4 rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan/atau berlatih di Pondok Pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
6.Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan Pondok Pesantren yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pondok Pesantren berkedudukan sebagai satuan pendidikan dan/atau pelatihan Agama Islam formal dan/atau non formal yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan dan/atau pelatihan formal.

Pasal 4

Pondok Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang dan memahami dan mengamallkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan 5
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III

JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PONDOK PESANTREN

Pasal 6

Pesantren terdiri atas :

a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah; dan
c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.kyai;
b.santri yang bermukim di pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau mushola;
e.kajian kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah.

Pasal 8

(1)Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
(2)Pendirian pesantren wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur-unsur pesantren;
3. c.memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri Agama. 6

BAB IV

PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK DAN JEJANG PENDIDIKAN

Pasal 8

Peserta didik pada Pondok Pesantren adalah santri di Pondok Pesantren.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan pesantren, Kyai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dan/atau pengelola pesantren.
(2)Tenaga pendidik pada Pondok Pesantren adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
(3)Tenaga pendidik pada Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas mendidik atau mengajar pelajaran dan/atau keterampilan kepada santri.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…