DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Kediri

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang apbd kota kediri tahun 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN SALINAN Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.424.240.071.694,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.795.299.191.714,00 Defisit (Rp.371.059.120.020,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 371.059.120.020,00
b.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 371.059.120.020,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00 berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp1.424.240.071.694,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp341.655.946.093,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.720.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.508.590.625,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.375.144.582,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.052.210.886,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.082.584.125.601,00 (satu triliun delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp955.375.360.980,00 (sembilan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.208.764.621,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.795.299.191.714,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.603.506.279.016,00 (satu triliun enam ratus tiga milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.292.844.506,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.347.197.990,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.694.566.520,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.171.670.000,00 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp179.097.487.198,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.964.980.646,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp70.669.392.062,00 (tujuh puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.280.536.390,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.578.100,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp695.425.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

(1)Anggaran pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 direncanakan sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan;
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp361.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar rupiah); dan
2. b.pencairan Dana Cadangan sebesar Rp10.059.120.020,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN SALINAN Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.424.240.071.694,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.795.299.191.714,00 Defisit (Rp.371.059.120.020,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 371.059.120.020,00
b.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 371.059.120.020,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00 berkenaan

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp341.655.946.093,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.720.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.508.590.625,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.375.144.582,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.052.210.886,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.082.584.125.601,00 (satu triliun delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp955.375.360.980,00 (sembilan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.208.764.621,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.603.506.279.016,00 (satu triliun enam ratus tiga milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.292.844.506,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.347.197.990,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.694.566.520,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.171.670.000,00 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp179.097.487.198,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.964.980.646,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp70.669.392.062,00 (tujuh puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.280.536.390,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.578.100,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). Paraf Banggar DPRD Kabag Hukum

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Anggaran pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 direncanakan sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan;
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp361.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar rupiah); dan
2. b.pencairan Dana Cadangan sebesar Rp10.059.120.020,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).