DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah keapda perusahaan daerah pasar kota kediri . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; objek dan tata cara penyerahan penyertaan modal; wewenang dan tanggungjawab mitra penyertaan modal; ketetntaun penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20147 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2), 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3.Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri selaku mitra penyertaan modal Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
4.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 4 modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberikan kepastian secara administrasi dan yuridis terhadap status barang milik daerah sebagai obyek penyertaan modal pemerintah daerah pada PD. Pasar;
b.merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.meningkatkan kinerja dan pengembangan usaha PD. Pasar, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
c.optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

BAB III

OBYEK DAN TATA CARA PENYERAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah berupa uang dan barang pada PD. Pasar sampai tahun 2018 senilai 5 Rp. 183.225.395.500,-(seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.pada tahun anggaran 2011 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. b.pada tahun anggaran 2013 telah disetor penyertaan modal berupa barang yaitu tanah dan bangunan senilai Rp 148.773.057.000,- (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. c.pada tahun anggaran 2014 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. d.pada tahun anggaran 2015 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
5. e.pada tahun anggaran 2018 disetor penyertaan modal berupa bangunan Pasar Setono Betek dan fasilitas diatasnya senilai Rp 29.452.338.500,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(2)Obyek penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi barang milik daerah yang dipisahkan dan dicatat pada daftar barang milik PD. Pasar dan dimasukkan dalam aset tetap pada Neraca Keuangan PD. Pasar.

Pasal 5

Pelaksanaan penyerahan atas obyek penyertaan modal dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada PD. Pasar dan dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas nama Walikota Kediri.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB MITRA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

PD. Pasar mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan dan menatausahakan obyek penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PD. Pasar bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembenahan obyek penyertaan modal. 6
(2)Atas pengelolaan obyek penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwajibkan kepada PD. Pasar untuk memberikan kontribusi tetap tahunan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 5 September 2018 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 5 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 219 – 8/ 2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. ttd. YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 332 ayat (1), bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, dalam Pasal 333 ayat (2) penyertaan modal dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD yang dapat berupa uang dan barang milik daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, pengelolaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri merupakan upaya Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, sehingga diharapkan mampu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kediri dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 8

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2018