DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penerima Bantuan Pendidikan yaitu peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK negeri dan SMA/SMK swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP), mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, tercatat sebagai penduduk Kota Kediri; 2. Penerima bantuan pendidikan berhak mendapatkan aksesibilitas pendidikan yang memadai dari pemerintah daerah setempat; 3. Bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dengan besaran bantuan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penetapan calon penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui proses seleksi; 4. Pendanaan untuk pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri; 5. Dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pemberian bantuan pendidikan, Walikota melakukan pengawasan secara sinergis dengan melibatkan sejumlah pihak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada anak usia sekolah dalam bentuk bantuan pendidikan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa SALINAN 2 Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
17.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak 5 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
24.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Daerah adalah Kota Kediri.
4.Walikota adalah Walikota Kediri.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11.Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
12.Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan atau satuan pendidikan yang sederajat.
13.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 7
14.Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
15.Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah, sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis.
(2)Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik dan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penerima Bantuan Pendidikan;
b.Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan;
c.Hak dan Kewajiban;
d.Tanggung Jawab:
e.Mekanisme Bantuan Pendidikan;
f.Pendanaan; dan
g.Pengawasan. 8

BAB IV

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Penerima Bantuan Pendidikan yaitu :

a.peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK negeri dan SMA/SMK swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP);
b.mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu;
c.tercatat sebagai penduduk Kota Kediri.

BAB V

TANGGUNG JAWAB Paragraf Kesatu Orang Tua Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 5

Persyaratan penerimaan bantuan pendidikan terdiri atas :

a.Keterangan formal dari pihak sekolah bagi calon penerima bantuan pendidikan;
b.Keterangan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi calon penerima bantuan pendidikan; dan
c.Keterangan dari pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Keterangan formal dari pihak sekolah atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi :
1. a.memiliki kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa aktif;
2. b.terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai peserta didik dan mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah dan/atau perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. c.menyertakan nilai Indeks Prestasi (IP) dari perguruan tinggi.
(2)Keterangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : 9
1. a.surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
2. b.surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
3. c.memiliki Kartu Keluarga;
4. d.Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang tua siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

BAB VI

MEKANISME BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Penerima bantuan pendidikan berhak mendapatkan aksesibilitas pendidikan yang memadai dari pemerintah daerah setempat.
(2)Setiap penerima bantuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(3)Penerima bantuan pendidikan yang telah lulus pendidikan dasar dan pendidikan menengah berhak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Paragraf Kedua Orang Tua Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 8

(1)Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak memilih satuan pendidikan dan perguruan tinggi serta memperoleh informasi perkembangan peserta didik dan mahasiswa.
(2)Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak memilih satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan berdasarkan daya tampung, prestasi, dan tempat tinggal peserta didik dan atau mahasiswa, serta prosedur yang ditetapkan 10 bagi setiap sekolah dan perguruan tinggi dalam penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru.
(3)Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. Paragraf Ketiga Masyarakat

Pasal 9

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.
(2)Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana prasana, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
(3)Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber lainnya yang sah.
(4)Masyarakat berhak mengajukan class action (gugatan perwakilan) untuk mendesak pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.
(5)Masyarakat dapat memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Paragraf Keempat Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 11
(2)Pemerintah Daerah berhak menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang tujuannya demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan kondusif sehingga menghasilkan para peserta didik yang memiliki kwalitas.
(3)Pemerintah Daerah berhak memberi dukungan nyata dalam hal pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(4)Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan evaluasi berkala.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…