DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan, sumber, bentuk dan besaran penyertaan modal, hak dan kewajiban, serta pelaporan. Diatur pula mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah kepada PDAM. Dalam peraturan daerah ini terdapat lampiran yang mengatur mengenai besaran penyertaan modal berupa uang dan aset/barang hingga 31 Desember 2013.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan-perusahan Daerah dan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari;
b.bahwa dalam upaya penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebe^aimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. 1.Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang - Undang Nomor 6 Tahvm 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1^95 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
5.Undang - Undang Nomor 17 Tahion 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertan^ungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahim 2008 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahtm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tah\m 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahim 2008 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3, TambsihEin Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2010 tentsing Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2013 tentang An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahim 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 12). Dengan Persetu^uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN ; Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOA KOTA KENDARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Kota Kendari adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pen3relen^araan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan: penatausahaan. pelaporan. pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan keija pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara XJmuai Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adaiah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Modal Daerah adaiah modal dalam berbentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal- hal lainnya yang HimiliWi oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9.Penyertaan Modal Daerah adaiah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha.
10.Aset Daerah adaiah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
11.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adaiah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dan aset daerah yang dipisahkan.
12.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adaiah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
14.Pengembangan SPAM adaiah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas,dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minimi kepada ma^arakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan imtuk menin^catkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adaiah ;

a.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan keija dan peningkatan Pendapatan Asli Daearah; dan
b.untuk meningkatkan pengelolaan kineija Perusahaan Daerah Air Minvmi (PDAM) yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

SUMBER, BBNTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada rekening pengeluaran pembiayaan.
(3)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang dianggarkan pada Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 5

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan termuat dalam APBD Perubahan Tahim 2014
(2)Pemerintah Daerah akan memberikan Penyertaan Modal dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp. 36.075.000.000,- (tiga ptiluh enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD.
(3)Pemerintah Daereih akan memberikan penyertaan modal dalam bentuk barang hin^a menjadi sebesar Rp. 50.825.769.005,- ( lima puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya dimuat dalam APBD.
(4)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bersifat permanen.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dipergunakan untuk pengembangan jaringan distribusi Sistem Penyediaan Air minimi (SPAM).
(2)Terhadap pembebasan jalur pipa transmisi dan distribusi serta lahan yang akan dibebaskan sebagaimana tertuang dalam ringkasan program pengembangan PDAM tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 7

(1)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan keijasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
(2)Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana. penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas pen3rimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur PDAM.

Pasal 8

Proses pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KBWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh ba^an laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-iindangan.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan modal usaha dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

SUMBER, BBNTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

HAK DAN KBWAJIBAN

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

SUMBER, BBNTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

HAK DAN KBWAJIBAN

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2010