Pemerintah Kota Kendari
Pemerintah
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Kendari
Pemerintah Kota Kendari mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kota Kendari mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik yang meliputi perizinan dan administrasi kependudukan, serta program-program pembangunan infrastruktur dan sosial. Semua ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Beberapa program strategis Pemerintah Kota Kendari meliputi pengembangan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Intervensi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang layak huni, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam isu nasional, Pemerintah Kota Kendari berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan bencana, percepatan pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Kontribusinya tercermin dalam upaya menjaga ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan indeks pembangunan manusia di tingkat lokal.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Kendari dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga pelaporan masalah lingkungan atau sosial. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak warga terpenuhi dan kewajiban mereka terfasilitasi secara efektif.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Kendari adalah pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Melalui mandat, ruang lingkup, program strategis, dan peran aktifnya, pemerintah kota terus berupaya membangun Kendari menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib retribusi. Selain itu dalam perda ini juga diatur mengenai ketentuan perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi , struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, kedaluarsa penagihan, insentif pemungutan, pengawasan dan pengendalian, larangan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2024
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 12 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kebersihan dan keindahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup dan tujuan perda ini adalah terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kota Kendari. Kebersihan dan keindahan yang diatur antara lain Bangunan, jalur hijau, sungai, tempat perbelanjaan, terminal dan teluk kendari. Diatur juga Peran masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah serta larangan-larangan. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD terkait. Guna menjamin kepatuhan masyarkat atas perda ini, diatur pula mengenai sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan pembentukan; pembentukan dan pemekaran kelurahan; pelaksana pemerintahan kelurahan; pengalihan asset; pembiayaan serta ketentuan peralihan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 13 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga asas dan tujuan dan ruang lingkup. Perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari rumah tidak bersusun dan rumah susun. Penyediaan prasarana,sarana dan utilitas wajib dilakukan oleh pengembang dan mealkuikan Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada pemerintah. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Diatur juga wewenang pemerintah daerah dan larangan bagi pengembang, pihak ketiga dan SKPD/UKPD. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota Kendari. . Guna menjamin kepatuhan masyarakat dan penyelesain perselisihan atas perda ini, diatur pula masalah penyidikan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan Ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2025
Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertangungtawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.