DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahan (TJSLP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan perda ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Kota Kendari. Asas dan prinsip dalam TJSLP masing-masing ada 9 asas dan prinsip. Dalam perda ini diatur Ruang lingkup TJSLP beserta pembiayaannya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Walikota Kendari. Terakhir, perda ini mengatur masalah Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan perda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa untuk memperkuat kemitraan badan usaha dan pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan masyarakat, maka sangat penting untuk melakukan suatu pengaturan tentang tatanan penyelenggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Walikota adalah Walikota Kendari.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi kepada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.
7.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan. 3
8.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
9.Tim Pengelola TJSLP adalah lembaga untuk memfasilitasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
10.Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya.
11.Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
12.Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
13.Forum TJSLP adalah lembaga yang anggotanya berasal dari perwakilan berbagai perusahaan yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Kendari;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Kendari dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
c.meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan TJSLP dan lingkungan perusahaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi; 4
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
g.menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat; dan
h.mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kota kendari;

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

TJSLP didasarkan atas asas :

a.kemanfaatan;
b.keterbukaan;
c.kepastian hukum;
d.keadilan;
e.partisipatif;
f.proporsionalitas;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan; dan
i.berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan prinsip sebagai berikut :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.matualistis;
8. h.tidak diskriminasi; dan
9. i.koordinatif. 5
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur; dan
7. g.program perbaikan bekelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang Lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup serta memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejateraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara teknis diatur dalam Peraturan Walikota. 6

BAB VI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berstatus Badan Hukum dan tidak berbadan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada tim pengelola TJSLP secara periodik.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)Program TJSLP meliputi :
1. a.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 7

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…