DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang etika berbusana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud pengaturan perda ini adalah untuk memberikan patokan norma berbusana dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari, disamping juga menjelaskan tujuan dan fungsi dari etika berbusana. Kewajiban dan pelaksanaan perda ini ditujukan kepada PNS Kota Kendari dan Masyarakat Kota Kendari. Perda ini juga mengatur mengenai Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa busana yang ketat, terbuka atau fulgar tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan sesuai dengan nilai religius, juga secara sosial dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual;
c.bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang etika berbusana di Kota Kendari sampai saat ini belum tersedia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Etika Berbusana: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ETIKA BERBUSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Etika Berbusana adalah nilai-nilai yang menjadi patokan berbusana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari.
6.Busana yang baik adalah pakaian yang menutupi anggota tubuh tertentu bagi laki-laki dan bagi perempuan sehingga tidak nampak, tidak transparan, dan tidak ketat. 3
7.Busana yang baik bagi laki-laki yang tidak boleh diperlihatkan adalah anggota tubuh dari pusat sampai ke lutut.
8.Busana yang baik bagi perempuan yang tidak boleh diperlihatkan adalah anggota tubuh dari atas dada sampai ke lutut.
9.Pegawai adalah setiap Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer/Kontrak Kerja dan tenaga lainnya yang bekerja pada kantor di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
10.Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas.
11.Masyarakat adalah masyarakat Kota Kendari.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Kendari.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Etika Berbusana dimaksudkan untuk memberikan patokan norma berbusana dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari sebagai peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat Kota Kendari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang etika berbusana adalah :

a.membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
b.membentuk masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana, sebagai identitas Kota Kendari sebagai Kota Bertakwa; dan
c.membentuk sikap dan kepribadian yang baik dan berakhlak mulia bagi masyarakat Kota Kendari. 4

Pasal 4

Fungsi berbusana dengan baik adalah :

a.Menutup Aurat;
b.Menghindari Fitnah;
c.Menjaga harkat dan martabat;
d.Identitas, citra diri dan agama;
e.Kesehatan, keindahan;
f.Bernilai ibadah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Setiap pegawai pada instansi, dan peserta didik pada lingkup Pemerintah Kota Kendari wajib berbusana dengan baik.
(2)Bagi masyarakat umum Kota Kendari wajib berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

(1)Berbusana yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada :
1. a.Kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Lembaga pendidikan formal dan non formal;
3. c.Acara resmi;
4. d.Ruang publik.
(2)Masyarakat yang mengadakan hiburan / pesta di masyarakat, membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana berbusana yang baik dalam penyelenggaraannya.
(4)Busana yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, budaya atau adat- istiadat diserahkan kepada ajaran masing-masing agama dan budaya atau adat-istiadat masing-masing.
(5)Busana yang berkaitan dengan kegiatan olahraga tertentu, seperti renang atau olahraga sejenisnya dapat menggunakan busana yang sesuai dengan kegiatan olahraga dimaksud pada tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. 5

Pasal 7

(1)Ketentuan mengenai busana yang baik bagi pegawai pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
1. a.laki-laki : 1) Memakai celana panjang; 2) Memakai baju lengan panjang / pendek;
2. b.perempuan : 1) Memakai baju lengan pendek/panjang dan menutupi pinggul; 2) Memakai rok yang menutupi lutut atau celana panjang;
(2)Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah busana yang tidak tembus pandang (tidak transparan), dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Pasal 8

(1)Ketentuan memakai busana yang baik bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
1. a.laki-laki : 1) Memakai celana panjang/pendek yang menutupi lutut; 2) Memakai baju lengan panjang/pendek.
2. b.Perempuan : 1) Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi dada dan pinggul; 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
(2)Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah busana yang tidak tembus pandang (tidak transparan) dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai model busana pada lingkup pemerintah daerah dan lingkup badan usaha milik daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(2)Ketentuan mengenai model busana pada lingkup lembaga pendidikan diatur dalam peraturan internal lembaga pendidikan yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
(3)Ketentuan mengenai model busana pada masyarakat umum berlaku prinsip bebas rapi selama tidak bertentangan dengan ketentuan busana yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. 6

Pasal 10

(1)Ketentuan memakai busana yang baik pada acara resmi tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6.
(2)Anjuran mengenakan busana yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan dengan cara mencantumkan ketentuan berbusana yang baik di dalam undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…