DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentangketentuan umum, ruang lingkup, asas, tujuan dan sasaran pengelolaan sampah . Selain itu dalam perda ini juga diatur mengenai wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban, larangan, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan, bank sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota Kendari tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan Kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efesien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah .
10.Pengelola sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan yaitu pemerintah daerah, pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
11.Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12.Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
13.Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
14.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
15.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16.Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri.
17.Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
18.Ramah Lingkungan berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
19.Bahan ramah lingkungan a d a l a h bahan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat di uraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat di daur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
20.Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
21.Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
22.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Tempat Penampungan Sementara.
23.Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24.Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25.Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27.Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
28.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengisolasi sampah yang memenuhi standar teknis dan oprasional sehingga aman bagi lingkungan yang dilengkapi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
29.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
30.Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomis.
31.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32.Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
33.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
34.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dikecualikan tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah yang berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat Diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak perodik.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

a.mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
b.meningkatkan kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Sampah adalah :

a.meningkatkan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
b.meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan;
c.meningkatkan peran pemerintah, swasta atau pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
d.menerapkan hirarkhi pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali dan tempat pemprosesan akhir sampah.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPAS;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(3)penyelenggaraan penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
(2)Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.
(3)Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing-masing.
(4)Pemerintah daerah wajib menfasilitasi penempatan tempat sampah dipinggir jalan umum dan keramaian umum lainnya guna menampung sampah dari orang yang berlalu lalang.
(5)Camat dan Lurah beserta jajarannya wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah mulai dari sumber/rumah tangga sampai dengan TPS dengan melakukan/membuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya sampah sesuai dengan kondisi setempat.
(6)Setiap produsen wajib mengelola sampah produksinya yang tidak bisa/sulit untuk diurai oleh alam.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana tersebut pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit dan bangunan atau sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat untuk penampungan sampah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…