DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengembangan, Pelestarian, dan Perlindungan Tanaman Sagu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan, fungsi, ruang lingkup, perencanaan budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengembangan tanaman sagu adalah sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kepunahan tanaman sagu sebagai akibat perkembangan pembangunan dan memanfaatkan potensi lahan yang sesuai secara teknis budidaya tanaman sagu agar kelestariannya dapat dipertahankan;
c.bahwa untuk memberikan arah kepada semua pihak dalam pengembangkan, pelestarian dan perlindungan terhadap tanam sagu di Kota Kendari perlu dibuatkan landasan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Tanaman Sagu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
5.Pengembangan tanaman adalah segala upaya untuk membudidayakan jenis-jenis tanaman yang telah ada atau menambah ragamnya melalui kegiatan introduksi dari daerah lain.
6.Pelestarian tanaman adalah segala upaya untuk mempertahankan luas areal tanaman sagu dari jenis-jenis yang telah ada agar terhindar dari kepunahan.
7.Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh manusia dan organisme pengganggu tumbuhan.
8.Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
9.Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
10.Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman.
11.Pupuk adalah bahan kimia, bahan organik atau organisme yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
12.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
13.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
14.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
15.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin usaha.
16.Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17.Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18.Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
19.Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa penunjang.
20.Introduksi adalah merupakan suatu proses memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuhnya ke suatu daerah baru.
21.Eradikasi adalah pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu berdasarkan atas asas sebagai berikut:

a.asas manfaat;
b.asas berkelanjutan;
c.asas keterpaduan;
d.asas kebersamaan;
e.asas keterbukaan; dan
f.asas berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu diselenggarakan dengan tujuan :

a.meningkatkan pendapatan petani/masyarakat;
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c.membuka peluang kerja;
d.meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
e.memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan pasar eksport;
f.memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang berkembang dalam daerah dan dalam negeri.

Pasal 4

Fungsi Pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu mempunyai fungsi :

a.ekonomi, akan menguatkan struktur ekonomi Kota Kendari melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
b.ekologi, akan meningkatkan peranan konservasi lahan dan air, penyerap karbon dan meningkatkan penyediaan oksigen;
c.sosial budaya, karena aci sagu sebagai sumber makanan pokok masyarakat daerah Kota Kendari sehingga merupakan perekat dan pemersatu sosial budaya yang telah ada;
d.sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan;
e.sebagai obyek wisata dan penelitian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu meliputi:

a.perencanaan budidaya tanaman;
b.penyelenggaraan budidaya tanaman;
c.pembinaan; dan
d.peran serta masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah :
1. a.menyusun rencana pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
2. b.menetapkan wilayah pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu;
3. c.mengatur produksi dan pemanfaatan lahan pertanaman sagu;
4. d.menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Kelompok tani dan/atau petani memiliki kebebasan menentukan pilihan jenis tanaman sagu untuk dibudidayakan.
(2)Apabila kelompok tani dan/atau petani dalam membudidayakan tanaman sagu tidak mampu karena keterbatasan modal, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbatasan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Perolehan benih bermutu kegiatan penyelenggaraan budidaya tanaman sagu dilakukan melalui kegiatan:

a.benih yang telah ada;
b.benih yang didatangkan dari luar; dan
c.penemuan baru.

Pasal 9

(1)Penanaman benih yang telah ada, benih yang didatangkan dari luar dan penemuan baru untuk dibudidayakan oleh kelompok tani dan/atau petani.
(2)Penyediaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan hukum.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945