DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai sistimatika RPJP Daerah. Diatur juga tentang hubungan antara dokumen perencanaan; pengendalian dan evaluasi. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka panjang berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 maka perlu di bentuk dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dab Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
15.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2005 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Kendari.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD Kota Kendari adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

Sistimatika RPJP Daerah terdiri dari :

a.Pendahuluan;
b.Gambaran Umum kondisi daerah;
c.Analisis Isu-Isu Strategis;
d.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
e.Strategi dan Arah Kebijakan
f.Kaidah Pelaksanaan RPJPD.

Pasal 3

(1)Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RPJPD Kota Kendari.
(2)Gambaran Umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan telaah dokumen RTRW kota kendari.
(3)Analisis Isu-Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari Isu-isu strategis di tingkat nasional, Isu-isu strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara dan permasalahan pembangunan daerah.
(4)Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari kondisi Visi dan Misi.
(5)Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari sasaran pokok pembangunan dan arah pembangunan jangka panjang 2005-2025 kota kendari.
(6)Kaidah Pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kota kendari yang berdimensi waktu lima tahunan.

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA.
(2)Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan kondisi hidup masyarakat kota kendari baik lahir maupun bathin sebagai kota layak huni yang aman, sejahtera, rukun, makmur dan berkeadilan.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan yang terdiri dari :

1.Misi Lingkungan dengan mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Keseimbangan dan Keserasian Lingkungan Kota yang Indah, Sejuk, Sehat dan Lestari.
2.Misi Sosial Kemasyarakatan dengan mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.
3.Misi Pelayanan melalui pengembangan system pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan
4.Misi Perekonomian dengan mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan pola Reinventing Government.
5.Misi Profesionalisme Aparat melalui pengembangan kualitas sumber daya aparat yang profesioanl, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan.
6.Misi Pemerintahan yang Baik dengan menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggungjawab.

Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kota Kendari Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut :

1.Misi Pertama :

a.Meningkatkan kualitas lingkungan dengan konsep kota hijau;
b.Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota;
c.Terwujudnya revitalisasi cagar budaya.
1. 2.Misi Kedua :
a.Terjaminnya kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat kota sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
b.Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kota spiritual di kota kendari;
c.Terwujudnya masyarakat kota kendari yang berkarakter;
d.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota kendari.
1. 3.Misi Ketiga :
a.Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c.Meningkatnya pelayanan pendidikan masyarakat dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai cerminan kota kendari yang memiliki nuansa kota cerdas;
d.Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik;
e.Terwujudnya penguatan forum kota sebagai wadah umpan balik secara cepat terhadap kualitas pelayanan.
1. 4.Misi Keempat :
a.Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas;
b.Terwujudnya pemanfaatan kawasan Pedagang Kaki Lima dan kawasan kuliner serta kemudahan investasi bagi sektor swasta;
c.Meningkatnya akseptabilitas sumberdaya produktif dan industri pariwisata.
1. 5.Misi Kelima :
a.Terwujudnya system pendidikan dan latihan yang berbasis pelayanan professional aparat;
b.Terciptanya prinsip-prinsip insentif (penghargaan/promsi) dan Disinsentif (ganjaran/hukum) yang konsisten dalam pembinaan tugas aparat;
c.Terwujudnya pola rekruitmen dan promosi karier dengan penekanan kriteria pada keahlian, prestasi dan dedikasi terhadap tugas dan pelayanan.
1. 6.Misi Keenam :
a.Terwujudnya organisasi pemerintahan kota yang efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;
b.Meningkatnya intensitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota;
c.Terwujudnya budaya pada mekanisme pertanggungjawaban publik pada jajaran pemerintah Kota.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Program Pembangunan Kota Kendari periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota Kendari yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2)Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RTRW Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kota Kendari untuk penyusunan RPJMD Kota Kendari dalam periodesasi yang telah ditentukan.

Pasal 8

(1)RPJPD Kota Kendari disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJP Nasional.
(2)RPJPD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kendari.
(3)RPJMD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari.

Pasal 9

(1)Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kota Kendari untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
(2)RKPD Kota Kendari yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum dan prioritas plafon anggaran.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota Kendari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (ditambah pasal-pasalnya)

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004