DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Daalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Daftar Usaha Pariwisata, Prosedur Pemberian TDUP dan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, Hak Kewajiban dan Sanksi, Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat sekaligus kelestarian daya tarik wisata serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah;
b.bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya serta industri pariwisata merupakan modal yang potensial bagi pengembangan kepariwisataan daerah guna menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu dilakukan pengaturan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2028;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari WALIKOTAKENDARI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAINDUKPEMBANGUNANKEPARIWISATAAN DAERAHTAHUN2018-2028 PERATURANDAERAHKOTAKENDARI NOMOR 1_ TAHUN2019 PROVINS! SULAWESI TENGGARA WALIKOTA KENDARI Mengingat Menimbang ..... ....
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tenntang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala Organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata, dan/ atau bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP).
6.Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA KENDARI dan WALIKOTAKENDARI Dengan Persetujuan Bersama

15.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16.Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler / um um.
17.Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
18.Usahajasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/ atau penyajiannya.
19.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. manusia.
12.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,dan/ atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13.Pengusaha Pariwisata adalah Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan serta pelaksanaan komersial a tau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
11.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
21.Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan intemasional.
22.Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
23.Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24.Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25.Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
26.Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rernpah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
22.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
23.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24.Kantor adalah kantor yang digunakan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata. TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB I

KETENTUANUMUM DAFTARTANDATENTANGPERATURAN DAERAH USAHAPARIWISATA.

Pasal 4

Walikota dapat Menetapkan jenis usaha atau sub jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(2)Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/ a tau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
(3)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau Usaha Besar yang kriterianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pameran;
1. i.jasa informasi pariwisata;
2. j.jasa konsultan pariwisata; k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta; dan m.spa.
(1)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daya tarik wisata; b.kawasan pariwisata; c.jasa transportasi wisata; d.jasa perjalanan wisata; e.jasa makanan dan minuman;
2. f.penyediaan akomodasi;
3. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
4. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

BAB II

DAFI'ARUSAHAPARIWISATA

Pasal 2

(1)Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.
(3)Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 8

Paragraf 3 Kawasan Pariwisata Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 6

Paragraf 2 Daya Tarik Wisata

Pasal 5

Pengelolaan daya tarik wisata se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a meliputi jenis usaha:

a.pengelolaan obyek wisata pantai;
b.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
c.pengelolaan museum;
d.pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat;
e.pengelolaan objek ziarah;
f.pengelolaan wisata agro. Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:

Pasal 12

(1)Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2)Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(2)Pendaftaran usahajasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/ atau gerai penjualan.
(1)Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:
1. a.biro perjalanan wisata; dan
2. b.agen perjalanan wisata.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…