DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TEMPAT PEMAKAMAN BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Daerah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak asasi dan realisasi kepentingan agama dan kepercayaan bagi orang yang beriman dan menciptakan suasana yang baik dan teratur serta menjaga keberlangsungan kehidupan setelab meninggal yang sesuai dengan agama dan kepercayaan bangsa Indonesia;
b.hahwa untuk mempersiapkan perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk, penataan perkotaan, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas penggunaan dan pernanfaatan tanah; c.. bahwa untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pernakaman dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada sernua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemakaman, maka diperlukan pengaturan tcntang pcnyclcnggaraan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik:Jndonesai Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat a Kendari (Lernbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor WALiKOTA KENDARl, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA TENTANG PENYELENGGARAANPEMAKAMAN PERATURANDAERAHKOTA KENDARl NOMOR 1 TAHUN2024 PROVINS! SULAWESI TENGGARA WALi KOTA KENDARI Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pemakaman.
5.-Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
6.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang digunakan untuk kepertuan pemakaman jenazah yang dirniliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,
8.Tcmpat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pernakarnan jenazah yang pengelolaannya dilakukan olch badan sosial, badan keagamaan dan badan usaha lainnya.
9.Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor scjarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.
10.Tempat Pemakaman Keluarga selanjutnya disingkat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan da.n pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
11.Tempat Krematorium yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
12.Taman Makam Pahlawan selanjutnya disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia tcrmasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.
13.Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
14.Makam adalah areal tanah ternpat jenazah dirnakamkan.
15.Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/ kerangka jenazah di BAB! KETENTUANUMUM

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTAKENDARI dan WAL! KCYfA KENDARI 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ·2·

Pasal 4

Ternpat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK;
d.Pema.kaman Keluarga;
e.Krematorium; dan
f.TMP Paragraf l

Pasal 3

(1)Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
(2)Pemakaman Jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk jangka waktu tcrtentu menurut agama, kepercayaan, dan budaya.
(3)Penundaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
(4)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi jcnazah yang mengidap penyakit mcnular.
(5)Setiap jcnazah yang pemakamannya ditunda harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapiskan aluminium dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 2

Setiap ahli waris dan/ atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan terhadap jenazah wajib memakamkam jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

16.Krernasi atau pengabuan adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di Krematorium.
17.Rumah Abu adalah tempat penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi.
18.Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi.
19.Mobil Jenazab adalah sebuah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.
20.Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. -3·

BAB II

TEMPATPEMAKAMAN tempat pemakaman.

Pasal 9

(1)Krematorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta
(2)Krematorium yang discdiakan olch Pcmerintah Daerah berada di TPU. Paragraf6 Krematorium

Pasal 8

(1)Pemakaman Keluarga sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikelola dan diperuntukkan khusus untuk keluarga.
(2)Penetapan lokasi Pernakaman Keluarga sebagaimana climaksud pada ayat (1) harus mernenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan reocana ta.ta ruang wilayah;
2. b.mcndapat rekomendasi tertulis dari pemerintah kelurahan; dan
3. c.mendapat izin tertulis dari tetangga.

Pasal 7

(1)TPK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c meliputi tempat pemakaman khusus karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan.
(2)Penetapan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas; dan
2. b.rnendapat rekomendasi tertulis dari lembaga adat.

Pasal 6

(1)TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi tempat pemakaman yang dikelola olch badan sosial, badan keagamaan, atau badan usaha Iainnya.
(2)Penetapan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas; dan
3. c.mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan TPBU. Paragraf3 TPBU

Pasal 5

(1)1PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi tempat pernakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
2. b.rnendapat rekomendasi tertulis dari Dinas. Paragraf z TPU

Pasal 14

(1)Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang rnemuat kebutuhan lahan pernakaman, Iokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakarnan

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…