DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB IV SISTEMATIKA RPIK BAB V PELAKSANAAN BAB VI PENGENDALIAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Kendari Tahun 2020-2040.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2017 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Kendari Tahun 2005-2025). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KENDARI TAHUN 2020-2040 BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Kendari. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah KotaKendari. Walikota adalah Walikota Kendari. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
6.Industri Unggulan Dacrah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kota Kendari.
7.Rencana Pembangunan Industri Kota Kendari Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIKK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Kendari untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2040. DM Ripe

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPIKK 2020-2040 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kota Kendari Tahun 2020-2040.

Pasal 3

Tujuan RPIKK 2020-2040 adalah untuk:

a.pengembangan dan pembangunan industri berbasis optimalisasi pemanfaatan sumberdaya komoditas unggulan dan kompetensi spesifik daerah yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing;
b.menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dan meningkatnya profesionalismenya, kepelatihan serta menciptakan wirausaha baru; c.meningkatkan penempatantenagakerjadanperluasan penciptaan lapangankerja; d.mewujudkanhubunganindustrialyanghamonis,dinamis berkeadilan gunameningkatkankesejahteraantenagakerjadan pelayananpenyelesaiankhususpemutusantenagakerja(PHK) dalam upayamelaksanakanperlindungantenagakerja; e.meningkakandayasaing industrikecilmenengahKotaKendari; f.mewujudkankualitaskinerjayangefektif,efisiendan profesionalismesumberdaya.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi: industri unggulan daerah; sistematika RPIK; pelaksanaan; pengendalian dan evaluasi.pogp

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)Industri unggulan daerah terdiri dari:
1. a.Industri perikanan tangkap;
2. b.Industri makanan dan minuman;
3. c.Industri meubel;
4. d.Industri pengolahan kelapa.
(2)Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIKK 2020-2040.

BAB IV

SISTEMATIKARPIK

Pasal 6

(1)Sistematika RPIKK 2020-2040terdiri atas:
1. a.BABI : PENDAHULUAN
2. b.BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BABINI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
4. d.BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KENDARI e BABV : PENUTUP
(2)RPIKK 2020-2040 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAAN

Pasal 7

RPIKK 2020-2040 harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pengembangan industri di daerah.

Pasal 8

RPIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis dibidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIKK 2020-2040;
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian,

Pasal 10

RPIKK 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. KETENTUAN PENUTUP Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2020 WALIKOTA KENDARI, Diundangkan di Kendari pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, /lan Hj. NAHWA UMAR LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KENDARI TAHUN 2020-2040 : (10/105/2020)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…