DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang diubahnya Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) angka 4 dan angka 8. Diubahnya Ketentuan Bab V Bagian Keempat Pasal 12 ayat (1) huruf b pada angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, di antara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf 2 (dua) angka, yakni e1 angka 1 dan angka 2, dan ayat (6). Diubahnya Ketentuan Bab V Bagian Ketujuh A Pasal 15 A pada ayat (1), huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f beserta angka 1 dan angka 2 dan ayat (6).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, dimungkinkan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dengan nomenklatur terdiri atas:

1.Inspektorat Daerah;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4.Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;
5.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
6.Badan Lingkungan Hidup;
7.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
8.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
9.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10.Kantor Ketahanan Pangan;
11.Kantor Pemadam Kebakaran;
12.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
13.Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas.

(2)Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
1. a.kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
2. b.karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
3. c.kemampuan keuangan Daerah;
4. d.ketersedian sumber daya aparatur; dan
5. e.pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.
  1. 2.Ketentuan Bab V Bagian Keempat Pasal 12 ayat (1) huruf b pada angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, di antara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf 2 (dua) angka, yakni e1 angka 1 dan angka 2, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan, Pelaporan dan Penyusunan Program;
3. c.Bidang Perencanaan Pengadaan Pegawai, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Perencanaan dan Formasi Pegawai;
  2. 2.Subbidang Pemutakhiran data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
4. d.Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengembangan Karir;
  2. 2.Subbidang Disiplin Pegawai;
5. e.Bidang Mutasi dan Pemberhentian, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pemindahan dan Kenaikan Pangkat Pegawai;
  2. 2.Subbidang Pemberhentian dan Pensiunan Pegawai; e.1. Bidang Pendidikan Pelatihan, membawahkan:
  3. 1.Subbidang Diklat Kader dan Kepemimpinan;
  4. 2.Subbidang Diklat Teknis Fungsional;
6. f.Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang – bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4)Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.
(5)Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
(6)Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Bab V Bagian Ketujuh A Pasal 15 A pada ayat (1), huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f beserta angka 1 dan angka 2 dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. c.Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengarusutamaan Gender;
  2. 2.Subbidang Perlindungan Perempuan;
4. d.Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Tumbuh Kembang Anak;
  2. 2.Subbidang Perlindungan Anak;
5. e.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  2. 2.Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
6. f.Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Advokasi dan Penggerakan;
  2. 2.Subbidang Data dan Informasi;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. h.Jabatan Fungsional
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang – bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4)Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.
(5)Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
(6)Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 22 Desember 2014 WALIKOTA KENDARI, Diundangkan di Kendari pada tanggal, 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, ALAMSYAH LOTUNANI H. ASRUN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 15 Subbidang Perencanaan dan Formasi Pegawai Subbidang Pemutakhiran Subbidang Pengembangan Karir Subbidang Disiplin Pegawai Subbidang Pemindahan dan Kenaikan Pangkat Pegawai Subbidang Pemberhentian dan Pensiunan Pegawai Subbidang Diklat Kader dan Kepemimpinan Subbidang Diklat Teknis Fungsional LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 15 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH KOTA KENDARI Kepala Badan Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Keuangan, Pelaporan dan Penyusunan Program Bidang Bidang Bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Mutasi dan Pendidikan Pengadaan Pegawai Disiplin Pemberhentian Pelatihan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian WALIKOTA KENDARI, H. ASRUN Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Subbidang Advokasi dan Penggerakan Subbidang Data dan Informasi LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 15 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI Kepala Badan Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Bidang Bidang Bidang Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Advokasi, Perempuan dan Keluarga Penggerakan, Data Sejahtera dan Informasi Subbidang Pengarusutamaan Gender Subbidang Perlindungan Perempuan UPTB WALIKOTA KENDARI, H. ASRUN WALIKOTA KENDARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI 2014

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…