DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Lambang, dan Tempat Kedudukan Bab III Jangka Waktu Berdiri Bab IV Modal Bab V Organ Bab VI Pegawai Bab VII Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan Bab VIII Pengunaan Laba Bab IX Anak Perusahaan Bab X Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Kota Kendari Bab XI Evaluasi Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Dana Pensiun Bab XIV Kepailitan Bab XV Pembubaran Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah untuk kegiatan usaha dan sebagai pengelola asset milik pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari; Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembetukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); -2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Kendari.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disebut Perumda Kota Kendari adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Kota Kendari dan merupakan organ Perumda Kota Kendari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Kota Kendari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kota Kendari.
9.Direksi adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda Kota Kendari serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda Kota Kendari yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. -4

BAB II

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Nama Perumda adalah Perumda Kota Kendari.
(2)Lambang Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perumda Kota Kendari berkedudukan di Daerah.

Pasal 3

(1)Perumda Kota Kendari didirikan dengan maksud menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat.
(2)Perumda Kota Kendari didirikan dengan tujuan:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; b.menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajad hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahan yang baik;
2. c.memperoleh laba dan / atau keuntungan;
3. d.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
4. e.sebagai sarana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Kendari.
(3)Perumda Kota Kendari dapat mengelola sendiri dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga.

Pasal 4

( 1) Perumda Kota Kendari mempunyai kegiatan usaha di bidang pengelolaan aset Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Divisi Usaha Kredit Mikro;
2. b.Divisi Usaha Transportasi;
3. c.Divisi Usaha Retail;
4. d.Divisi U saha Pariwisata;
5. e.Divisi Usaha Tambat Labuh;
6. f.Divisi Pengelolaan Limbah B3;
7. g.Divisi Kawasan Industri dan Pergudangan; dan
8. h.Divisi Usaha Perikanan.
(3)Perumda Kota Kendari dapat mengembangkan divisi usaha sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tidak bertentangan dengan jenis usaha Perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM. -5
(4)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui dewan Pengawas.
(5)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Perumda Kota Kendari dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
(2)Modal awal Perumda Kota Kendari pada saat pendirian adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah).
(3)Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang/dan atau uang tunai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Sumber modal Perumda Kota Kendari:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(5)Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/ atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan Walikota.
(6)Modal Perumda Kota Kendari merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(7)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan / atau
2. b.konversi dari Pinjaman
(8)Pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.daerah
2. b.BUMD lainnya dan / atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
(9)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah Pusat;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(10)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan Revaluasi Aset.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a besarannya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(3)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B AB V ORGAN

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Kota Kendari dilakukan oleh organ Perumda Kota Kendari.
(2)Organ Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengurusan Perumda Kota Kendari dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi.
(3)Sanksi adminsitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/ atau
2. b.pemberhentian.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…