DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 206

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN BAB III KOORDINASI BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB V PENDANAAN BAB VI PENGHARGAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Dacrab untuk menciptakan. lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat menduk:ung hidup secara mandiri, setara non diskri.minatif dan produktif;
c.bahwa untuk memberikan arab, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Penghormatan, Peiindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Uaerah tentang Pelaksanaan Penghcrmatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang JJisabilitas; PROVLNSI SULAWl!:Sl TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALJ K<YfA KENDARI, WALi KOTA KENDARl Dala.m Peralu.ran Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kcndari.
3.Wali Kota adalah Wall Kota Kendari.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan Daerah.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalarni keterbatasan Iisik, inlelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu Jama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami ha.mbatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkankesamaan hak.
6.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau mcnyccliakan akscs kcpada Pcnyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam scgala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar clisabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikrnatan, a tau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerirna keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, rnengayomi, dan memperkuat bak Penyandang Disabilitas.
10.Pernenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan bak Penyandang Disabilitas.
11.Pemberdayaan adalah upaya untuk rnenguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklirn dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

WALi !<OTA KENDARI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. dan DEWAN PERWAKILAN RAJ(YATDAERAH KOTA KENDARJ Dengan Persetujuan Bersarna Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-lJndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6841); menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikrnatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14.AJat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari,
15.Alat Bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggoca tubuh Penyandang Disabilitas berda.sarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16.Konsesi adalah segala. bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
17.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang clisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukurn, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan mcmbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. :20. Habilitasi adalah proses mernbenkan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterarnpilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
21.Rchabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakaL
22.Organisasi Penyandang Disabilitas adalah Organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penya.ndang Disabilitas, dan terdaftar di Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial.
23.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan lindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan surnber daya yang tersedia.
24.Rencana lnduk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RJPD dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuban hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
25.Rcncana Aksi Dacrah Pcnyandang Disabilitas Kota Kendari, yang selanjutnya ctisingkat RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pclindungan dan Pemenuban hak Penyandang Disabilitas yang rnerupakan penjabaran RlPD di tingkat Dacrah.
26.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara targel capaian RIPD, RAD PD Kola Kendari dengan dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas ditingkat pusat dao tingkat daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pernenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi rnanusia serta keterbatasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang Iebih berkualitas, actil, sejahtera Iahir dan batin, mandiri serta bermartabat;

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa ctiskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kcsamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas; L. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak J. inklusif;
k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih;

Pasal 2

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang Disabilitas fisik;
2. b.penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana climaksud pada ayat (1) dapat dialarni secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga mectis sesuai dengan ket.entuan peraturan perundang-undangan.

27.Pencticlikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan merniliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
28.Satuan Penctidikan adalah kelompok layanan Penctidikan yang menyelenggarakan Pendictikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
29.Pendidikan khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potcnsi kecerdasan.
30.Restitusi adalah ganti kerugian yang ctiberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Penyandang Disa.bilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan Pelindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
  1. 1.keagamaan;
9. j.kcolahragaan;
10. k.kebudayaan dan pariwisata; I. kesejahteraan sosial; rn. aksesibilitas;
11. n.pelayanan publik;
12. o.Pelindungan dari bencana;
13. p.habilitasi dan rehabilitasi;
14. q.konsenei;
15. r.pendataan;
16. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
17. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
18. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
19. v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pcrcmpuan dengan Disabilitas memiliki hak:
1. a.kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskrirniansi berlapis; dan
4. d.mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual;
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas merniliki hak:
1. a.mendapatkan Pclindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.rnendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.melindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk.mencapaiintegrasi sosial dan pengernbangan individu; dan
7. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi pelecchan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
8. e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pcmenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minal yang dimilikinya untuk meni.kmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, arnan, leluasa, dan bermartabat. dalarn segala aspek kehidupan berbangsa, bernergara, dan bermasyarakat.

Pasal 7

(1)Pemcrintah Daerah merumuskan RAD PD sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(2)RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (11 merujuk pada RJPD yang d.isusun oleh Kemeriterian yang menangani bidang perencanaan nasional.
(3)RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untukjangka waktu 5 (lima) Tahun.
(4)RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Kendari.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagai.mana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Pemerintah Daerah meJaksanakan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bidang:

a.perencanaan dan evaluasi;
b.kcadilan dan Pelindungan hukum;
c.pendid.ikan;
d.ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
e.kesehatan;
f.keolahragaan;
g.kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
h.kesejahteraan sosial;
1. 1.infrastruktur;
j.pclayanan publik; k, transportasi; J. Pelindungan dari bencana;
m.habilitasi dan rehabilitasi;
n.konsensi;
o.pendataan;
p.komunikasi dan informasi:
q.perempuan dan anak; dan
r.Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. BAB Tl PELAKSANAAN
g.rnendapatkan pendampingan sosial.

(4)Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberi.kan kepada aparatur sipil negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.
(2)Sosiallsasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

Pasal 12

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, dila.kukan dengan cara:

a.menyedia.kan penda.mping hukum dan pendamping Disabilitas;
b.rnenyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/ataujuru ga.mbar;
c.pembebasan biaya vi.sum et repertum. dan uisum et repertum psikiatriku m;
d.memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
e.menyediakan pendampingan psi.kososial;
f.menyediakan saksi;
g.menyediakan ahli; dan /atau
h.menyediakan rurnah aman yang aksesibel.

Pasal 11

Dalam menjarnin dan melindungi ha.k Penyandang Disabilitas sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:

a.membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
b.membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
c.melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks206PDFHirarki

Memuat teks peraturan…