DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan air limbah domestik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; pengelolaan; hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; kerja sama; perizinan; larangan; pengawasan, pembinaan dan pengendalian; saknsi administrative; ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan permukiman baru dan padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta peningkatan aktifitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap pengelolaan air limbah domestik yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengaturan secara sinergi dan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 3 Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
20.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Instansi pengelola Air Limbah Domestik adalah Dinas dan Badan atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air limbah domestik, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan.
6.Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
8.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, fasilitas pelayanan kesehatan dan asrama.
9.Bangunan rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia.
10.Bangunan non rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi bagi manusia untuk melakukan kegiatannya kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
13.IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang 5 ditetapkan.
14.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku yang ditetapkan.
15.Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat melalui pemasangan sambungan rumah.
16.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
17.Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik.
18.Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
20.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21.Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
22.Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
23.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24.Akuifer adalah lapisan tanah yang mengandung air, dimana air ini bergerak di dalam tanah karena adanya ruang antar butir-butir tanah.
25.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
26.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
27.Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air. 6
28.Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
29.Permeabilitas tanah adalah cepat atau lambatnya air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun vertical.
30.Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
31.Antar daerah adalah kerjasama pengolahan air limbah dengan daerah lain yang berskala terpusat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :

a.tanggungjawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat; dan
h.tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

a.mewujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan kota yang memiliki sumber daya air yang sehat;
b.pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih; dan
c.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah :

a.terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan; dan
c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik adalah :

a.perencanaan pengelolaan;
b.pembangunan prasarana dan sarana;
c.pemanfaatan; 7
d.operasi dan pemeliharaan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
2. b.membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
3. c.memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
4. d.menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
5. e.melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan rasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
6. f.memberikan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
7. g.penyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. h.menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
9. i.menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
10. j.menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di Daerah;
11. k.memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
12. l.mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Daerah;
13. m.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. n.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
15. o.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
16. p.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
17. q.melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di Daerah; 8
18. r.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik; dan
19. s.menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :
1. a.jika menyangkut kewenangan berkaitan dengan pengembangan air limbah terpusat, menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum;
2. b.jika pelaksanaan pengelolaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan dinas Pekerjaan Umum; dan
3. c.dalam hal pengawasan dan pemantauan air limbah sistem terpusat dan setempat menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan Instansi terkait pengelolaan limbah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/atau terpusat.
(2)Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau IPAL.
(3)Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik.
(4)Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat;
2. b.penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
3. c.pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
4. d.peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
5. e.peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik. 9

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
(2)Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.operasional dan pemeliharaan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

a.IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan antar daerah;
b.IPAL setempat; dan
c.IPLT.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dan/atau swasta wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
(2)Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
1. a.instalasi pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan awal;
3. c.perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
4. d.instalasi pengolah air limbah;
5. e.saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
6. f.penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
(3)Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari :
1. a.instalasi pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan individu;
3. c.pembuangan efluen ke lingkungan; dan
4. d.penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
(4)Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :
1. a.alat angkut lumpur tinja;
2. b.instalasi pengolah lumpur tinja; dan
3. c.saluran pembuangan efluen ke badan air. 10

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…