DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertangungtawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024. WAL[ KOTA KENDARI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN t'ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTJ\ KENDARI NOMOR 3 TAHUN2025 PROVINS! SULAWESITENGGARA WALi KOTA K.ENDAR.I

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmcriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terak:hir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- Und.angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) sebagairna.na telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 74 Tahun 2012 tenta.ng Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomcr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4S7S);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan clan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21.Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repuhlik Indoneeia Tahun 2011 Nomor 310); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. l.533.910.811.939,36
b.Belanja Rp. l.557.273.717.637.20 Surplus/ defisit (Rp. 23.362.905.697,84)

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDberupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubaban Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Opcrasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.LaporanPerubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Tkhtisar Laporan Kcuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah,

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,TA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER\IJAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALi KOTA KENDART

23.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 J 5 ten tang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berit.aNegara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor l2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nornor 12);
25.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2023 Nomor Z]:
26.Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 4);

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 653.683.407,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 44.007.577.812,90
b.Realisasi Rp. 44.661.261.219.90 Selis.ih lebih/(kurang) . Rp. 653.683.407 ,00 Rp. 61.148.586.552,00 Rp. 60.400.007.193,00 (Rp. 748.579.359,00)
b.Realisasi Selisih lebih/(kurang)
e.Selisih anggaran dengan realisaai pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 748.579.359,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan pembiayaan sejumlah (Rp. 94.895.952,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaranpenerirnaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 105.156.164.364,90
b.Realisasi Rp. 105.061.268.412,90 Sellsih lebih/(kurang).............................. (Rp. 94.895.952,00)
c.Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 20.644.672.115,06 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 44.007.577.812,90)
b.Realisasi (Rp. 23.362.905.697.84) Selislh leblh/ (kurang)................................. Rp. 20.644.672.115,06 Rp. l.700.047.726.600,90 Rp. l.557.273.717.637.20 (Rp. 142. 774.008.963,70) sejumlah (Rp.142.774.008.963,70)Selisih Anggaran dengan Realisasi BeJanja dengan rincian sebagai beriku t :
a.Anggaran Belanja setelah Perubahan
b.Rea lisasi Sellsih lebih/(kurang) .. b. Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.122.129.336.848,64) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.656.040.148.788,00
b.Realisasi Rp. 1.533,910.811.939,36 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 122.129.336.848,64)

Pasal 3

c.Pem biayaan Penerimaan Rp. 105.061.268.412,90 Pengeluaran Rp. Ci0.400.007 .193,00 Pembiayaan netto Rp. 44.661.261.219,90 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran l.2 Pertanggungjawaban Pelaksanaa:n APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran l Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang d.iklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian APBD menu.rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiaran, kelompok, dan jenis pendapatan, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kcgiatan dan sub kegiatan;

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 6

(Rp 292.236.581.685,00) (Rp. 60.400.007.193,00) (Rp 94.895.952,00) Rp. 21.298.355.522,06 Rp. 0,00 Rp. 5.000,00 Rp. 198.700.605,00 Rp. 12.961.447.328,75 Rp 0,00 Rp l.512.900.235,00 Rp 6.609.575.082,31 Rp 15.727.271,00 Rp. 21.298.355.522,06 aset non keuangan

d.Arus kas bersih dari aktivitas pendana.an
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f.Saldo akhir kas di BUD
g.Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran
h.Saldo akhir dibendahara penerimaan
i.Saldo akhir kas dibendahara FKTPBPJS
j.Saldo akhir kas di BLUD
k.Kas Iainnya I. Kas Dana BOK Puskesmas
m.Kas Di Kas Daerah
n.Kas Dana BOS
o.Saldo kas akhir per 31 Desernber Tahun 2024 Laporan Arns Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
a.Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2024 Rp. 105.156.164.364,90
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 268.873.675.987,16
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pasal 5

Rp. 6.363.088.646.301,57 Rp. 512.712.801.853,89 Rp. 5.850.375.844.447,68 l ayat (1) huruf c per 31 DesemberNeraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tahun 2024 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 4

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertangungtawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja; dan
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Dacrah/Pcrusahaan Umum Daerah.

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tida.k Tertagih; Daltar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Jnvestasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambaban dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset; Daftar Rekapitulasi Kcnstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; lkhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Umum Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah. Lampiran XX.2 : Lampiran XX.l:

t.Lampiran XX
m.La.mpiran XIII
n.Lampiran XN
o.Lampiran XV
p.Larnpiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Larnpiran XVIII:
s.La:mpiran XIX :
b.Lampiran II
c.Lampiran HI
d.Lampiran N
e.Lampiran V
f.Lampiran VT
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIll
i.Lampiran IX J· Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.La.mpiran XII PB:RATURAN DAERAH KOTA KENDARl PROVINS! SULAWB:SI TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDA.l"ATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 : 3/47 /2025 Diundangkan di Kendari pada tanggal g - !:I - 2025 A KENDARI, {l~t; l'erel"o 4- (l?.,,\b fl\. \<C.. Bl<.t:!O fll · l'Abofj \-11.q<VWI Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 - fl - 2025 /\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…