DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2017

Nomor: 37
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, perlu diatur mengenai Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari; lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 2 Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daercih;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tgihun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11); MEMUTUSKAN: ilenetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kota Kendari. !. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. . Walikota adalah Walikota Kendari. , Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. . Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan (dan Aset Daerah Kota Kendari.

i.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. jlO. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
1. 11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
2. 12.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah peningkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. 3.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. 14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. 15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. 16.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebadan tugas BUD.
7. 17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. 8.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. 9.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. 0.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. ¡l.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU. . SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggand uang persediaan yang telah dipakai yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. 3.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 4 peftnintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak keija atau surat perintah keija lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran D PA-SKPD. ¡ 26. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
12. 27.SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. ’ 18. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. !9. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. i 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 1 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. ■42. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. i 3. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. 4.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. 5

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

'l) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai SKPD dan SKPKD merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, terdiri atas:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
c.Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, membawahi:
1. 1.Subbidang Penganggaran; dan
2. 2.Subbidang Dana Perimbangan;
d.Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah, membawahi:
1. 1.Subbidang Verifikasi;
2. 2.Subbidang Perbendaharaan; dan
3. 3.Subbidang Kas Daerah;
e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
1. 1.Subbidang Akuntansi; dan
2. 2.Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
f.Bidang Aset, membawahi:
1. 1.Subbidang Penatausahaan Aset; dan
2. 2.Subbidang Penyelesaian Sengketa;
g.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 6

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b.penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c.penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
d.penatausahaan keuangan daerah;
e.pengendalian pelaksanaan APBD;
f.penyusunan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas usul SKPD untuk ditetapkan oleh Walikota;
g.penyimpanan uang daerah;
h.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan
i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan pelayanan administrasi. 7

(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan rumusan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. b.penyiapan dan penyusunan peraturan perundangan yang terkait dengan keuangan dan aset daerah;
3. c.penyusunan dan pelaksanaan pengordinasian perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. d.pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, tata naskah dan urusan rumah tangga;
5. e.pengelolaan urusan arsip, perpustakaan dan dokumen keuangan dan aset daerah;
6. f.pengelolaan urusan keuangan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang;
8. h.pelaksanaan koordinasi lintas instansi/unit terkait dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
9. i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Sekretariat, membawahi:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan penyusun rencana kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
b.penyiapan dan penyusunan peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah; 8
c.pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi bidang keuangan dan aset daerah;
d.pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f.pelaksanaan urusan keprotokolan;
g.pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
h.pelaksanaan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi keuangan SKPD dan SKPKD, penyusunan program keija dan kegiatan, penyajian data evaluasi dan penyusunan laporan keuangan. !2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan anggaran;
b.pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan SKPD dan SKPKD;
c.pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan dan gaji;
d.penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e.pelaksanaan urusan koordinasi;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan keuangan;
g.pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan kegiatan; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

il) Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang anggaran daerah dan dana perimbangan. 9

(2)Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(3)Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis APBD;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan pembiayaan;
3. c.penyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
4. d.pelaksanaan evaluasi dana perimbangan;
5. e.pelaksanaan pengendalian APBD;
6. f.perumusan kebijakan nota keuangan; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012