DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai sasaran dan arah kebijakan system lalu lintas dan angkutan jalan; jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; kendaraan; pengemudi; lalu lintas; angkutan; keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; forum lalu lintas dan angkutan jalan; peran serta masyarakat; dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan; pengendalian; system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; ketentuan penyidikan; sanksi administrative; serta ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
22.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
23.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
24.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
25.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
26.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
27.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
28.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
29.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
30.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
31.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
32.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
33.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
34.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Trasportasi Jalan;
35.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
36.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
37.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 6);
38.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan PemerintahYang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari yang menangani urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6.Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Jalan.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.
8.Lalu Lintas adalah Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu Lintas Jalan.
10.Jalan adalah prasarana Trasportasi Darat yang meliputi segala bagian Jalan, termaksud bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Jalan umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang Selanjutnya disingkat RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi Jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
14.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian Antarmoda dan Intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai danau, dan /atau bandar udara.
15.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengguna Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
16.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17.Terminal adalah prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi Jalan.
18.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
19.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
20.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi pelataran atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengerahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu lintas.
21.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat Elektronik yang menggunakan isyarat Lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
22.Kendaraan adalah suatu sarana Angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
23.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan Yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
24.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
25.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26.Kendaraan tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
27.Parkir adalah Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan Hukum yang menyediakan Angkutan Penumpang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
31.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
32.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugianharta benda.
34.Penumpang adalah orang yang ada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
35.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk Berlalu Lintas.
37.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan,pengadaan,pemasangan,pengaturan,dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
38.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau rasa takut dalam Berlalu Lintas.
39.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama Berlalu Lintas yang disebabkan oleh Manusia, Kendaraan, Jalan dan/atau Lingkungan.
40.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan Berlalu Lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna Jalan.
41.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan Berlalu Lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
42.Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, yang selanjutnya disingkat IPTP, adalah izin yang dikeluarkan Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir diluar ruang milik Jalan.
43.Rambu Parkir Adalah perlengkapan Jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna Jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
44.Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis, melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukan cara parkir.
45.Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
46.Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
47.Pajak Parkir adalah iuran wajib yang dikeluarkan orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang jalan milik Jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termaksud penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
48.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
49.Kendaraan wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan Jalan.
50.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di Jalan.
51.Uji Pertama adalah pengujianan kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
52.Uji berkala adalah Pengujianan Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Khusus.
53.Buku atau Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil Pengujian setiap kendaraan wajib Uji.
54.Tanda Uji adalah berupa plat Uji atau tanda lain yang melekat pada badan Kendaraan sebagai tanda bukti lulus Uji.
55.Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku Uji dan memuat berat kosong, Muatan Sumbu Terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya Angkut orang dan barang.
56.Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
57.Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
58.Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) persatuan intensitas kegiatan.
59.Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal tetap maupun tidak berjadwal.
60.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
61.Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
62.Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu limaratus) kilogram.
63.Mobil Bus adalah Kendaraan Bemotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atauyang beratnyalebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64.Bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
65.Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66.Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
67.Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
68.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stomwalts), forklif, loader,excavator, dan crane; serta
d.Kendaraan khususpenyandang cacat;
e.Kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.
1. 69.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiridan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
2. 70.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan Bermotor penariknya.
3. 71.Dispensasi Jalan adalah pembebasan penggunaan ruas Jalan oleh kendaraan Angkutan Barang tertentu yang bukan peruntukannya.
4. 72.Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang Kendaraan Bermotor dengan Alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat Kendaraan beserta muatanya.
5. 73.Pengujian adalah setiap Pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
6. 74.Sistem Informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. 75.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1)Sasaran sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menuju Transportasi yang berkelanjutan di Daerah meliputi :
1. a.meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
2. b.meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
3. c.meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan;dan
4. d.terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
(2)Arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah meliputi :
1. a.pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainya;
2. b.pengembangan RIJLLAJK berbasis wilayah;
3. c.pengembangan Angkutan massal;
4. d.pengembangan Angkutan berbasis energi alternatif;
5. e.mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
6. f.peningkatan kelancaran pelayanan Angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
7. g.peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan Angkutan di daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
8. h.peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
9. i.peningkatan efesiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan;dan
10. j.peningkatan Profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna Jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional Transportasi.

BAB III

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

(1)Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
(2)Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada RIJLLAJK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1)RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
(2)RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;
2. b.arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda Transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul di Daerah; dan
4. d.rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan Mendagri sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4)RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Untuk mewujudkan RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota menyusun Rencana detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

a.penunjukkan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan Jaringan Jalan, Terminal dan/atau tempat pemberhentian (shelter atau halte), penetapan Rencana Jaringan Trayek, Jaringan Lintas, wilayah operasi taksi dan/atau Angkutan khusus, Jaringan Jalan lainnya, kerjasama Transportasi antar daerah untuk pelayanan Angkutan Umum diperbatasan;
b.mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan Jalan Negara dan Jalan Provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk di tetapkan dalam satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan Negara dan Jalan Provinsi;
c.mengusulkan penetapan rencana Jaringan Lintas dan Jaringan trayek didaerah kepada Menteri dan Gubernur untuk di tetapkan dalam kesatuan sistem Jaringan trayek antar Kota antar Provinsi dan trayek antar Kota dalam Provinsi;
d.mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk di tetapkan sebagai terminal tertunjuk antar Kota antar Provinsi dan terminal antar Kota dan Provinsi.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah menetapkan lahan sebagai rencana lokasi jaringan jalan dan terminal.
(2)Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda batas yang jelas untuk rencana jalan dan terminal serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
1. a.fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
(2)Penetapan kelas Jalan untuk jalan kota dilakukan oleh pemerintah Daerah
(3)Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 8

Bagi jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan Jalan konsesi, jalan kawasan, Jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas Umum setelah pengelola Jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

Pasal 9

(1)Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan/atau gangguan Lalu Lintas.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.Penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan Jalan;
2. b.Pengendalian pembukaan Jalan masuk;
3. c.Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan;
4. d.Penetapan penggunaan Jaringan Jalan yang meliputi penetapan status jalan, fungsi jalan, kelas Jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan dan kecepatan rencana.

Pasal 10

Pengendalian pembukaan Jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui perizinan setelah mendapat persetujuan penyelenggara Jalan.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…