DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. Adapun yang diubah adalah Pasal 7

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah dituntut untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi, tarif retribusi jasa usaha khususnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dilakukan perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2014 WALIKOTA KENDARI H. ASRUN Diundangkan di Kendari pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI ALAMSYAH LOTUNANI LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 5 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA NOMOR : TAHUN 2014 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH B. Sewa Bangunan/Gedung :

1.Untuk keperluan sosial Rp. 100.000,-/hari;
2.Untuk keperluan hiburan Rp. 1.500.000,-/hari;
3.Untuk keperluan pesta Rp. 1.500.000,-/hari;
4.Untuk keperluan olah raga (Club) Rp. 150.000,-/hari;
5.Untuk keperluan pelatihan dan penyuluhan Rp. 500.000,-/hari;
6.Untuk keperluan sewa tempat berjualan/sewa :

a.Kelas A : Lantai I Basah Rp. 2.000/M²/Hari Lantai II Basah Rp. 1.500/M²/Hari Lantai II Selasar Rp. 4.000/M²/Hari Lantai III Basah Rp. 138.000/M²/Bulan Lantai Kering - Subsidi Rp. 34.700/M²/Bulan - Non Subsidi Rp. 138.800/ M²/Bulan
b.Kelas B Rp. 1.500/ M²/Hari WALIKOTA KENDARI, H. ASRUN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…