DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I terkait perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 16, ankga 17, angka 20, dan angka 39 dan ditambahkan 1 angka yakni angka 51. Pasal 3, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 69E, Pasal 69F, Pasal 69G, Pasal 69H, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 110, Pasal 115, Pasal 136, Pasal 136A, Pasal 136B, Pasal 136C, Pasal 136D, Pasal 136E, Pasal 137, Pasal 137A, Pasal 137B, Pasal 137C, Pasal 137D, Pasal dan Pasal 137E, serta Pasal II Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah untuk menyamakan persepsi dan langka secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; . WALI KOTAKENDARI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKOTAKENDARI NOMOR 5" TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR3 TAHUN2018 TENTANGPEDOMANPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH WALi KOTA KENDARI PROVINS!SULAWESITENGGARA Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1.Keten tuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 16, angka 1 7, angka 20, dan angka 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 51 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR3 TAHUN2018 TENTANG PEDOMANPENGEWLAANBARANGMILIK DAERAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAKENDARI dan WALIKOTAKENDARI
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 2024);
5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 23); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang MilikDaerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 1

angka yakni angka 51 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

15.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 1 7. Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilik:inya.
22.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghu bungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 ( satu) tahun.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengu bah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
31.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Mi1ik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
36.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
37.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan rnenerirna penggantian dalam bentuk uang.
38.Tukar Menukar adalah pengalihan kepernilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pernerintah Daerah, antar Pernerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
39.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
40.Penyertaan Modal Pernerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha rnilik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
41.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
42.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
43.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
45.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
46.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang MilikDaerah.

(1)Barang MilikDaerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; a tau
2. b.barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
6. f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 4 7. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
48.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
49.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
50.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
51.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan Barang MilikDaerah;
2. b.perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.perencanaan pemanfaatan Barang MilikDaerah;
4. d.perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
5. e.perencanaan penghapusan Barang MilikDaerah.
(2)Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan.
(3)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.tanah dan/ atau gedung dan bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.

Pasal 24

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Barang Milik Daerah, bentuk Sewa pada

Pasal 7

Wali Kota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;dan
g.menyetujui usul Pemanfaatan selain Pemanfaatan dalam Pengguna Barang.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menjaminkan a tau Daerah yang menjadi ( 1) Setiap orang dilarang menggadaikan Barang Milik objek pernanfaatan.

(2)Dihapus

Pasal 37

5.Ketentuan Pasal 37 ayat (2) di hapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: ( 4) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan. ( 5) Penyusunan dokurnen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

(6)Perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.
(7)Perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
(8)Perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMDPenghapusan.
(9)Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8). ( 10) Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(7)Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:
1. a.persekutuan perdata;
2. b.persekutuan firma;
3. c.persekutuan komanditer;
4. d.perseroan terbatas;
5. e.lembaga/ organisasi internasional/ asing;
6. f.yayasan; atau ( 1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
7. a.Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota;
8. b.Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/ atau
9. c.Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Objek Sewa berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/ atau di atas permukaan tanah.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. ( 4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(5)Pihak Lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
1. a.badan usaha milik daerah;
2. b.perorangan;
3. c.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/ atau
4. d.badan usaha lainnya.
(6)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
1. a.persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
3. c.unit penunjang kegiatan lainnya.

Pasal 41

( 1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain.

(2)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(3)Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(5)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Wali Kota.
(6)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagairnana dimaksud pada ayat ayat (4) huruf a

Pasal 42

7.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

g.koperasi.

(8)Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:
1. a.Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
2. b.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(9)Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
2. b.dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
3. c.penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
4. d.pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
5. e.pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.
(1)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima)tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang Minimalmemuat:
1. a.para pihak yang terkait dalam perjanjian;

Pasal 46

8.Ketentuan Pasal 46 ayat 1 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing- masing jenis infrastruktur.

(7)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(8)Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang minimal memuat:
1. a.para pihak yang terkait dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(9)Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. ( 10) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. ( 11) Selain penyetoran uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dan/ atau dengan karakteristik/ sifat khusus dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
(12)Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) antara lain Sewa Barang Milik Daerah yang nilai sewanya baru dapat ditentukan setelah pemanfaatan Barang MilikDaerah tersebut berjalan.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.
1. a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/ atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang MilikDae rah terse but;
2. b.mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakuk.an penunjukan langsung;
3. c.Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha mi1ik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/ atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoprasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSPke rekening Kas Umum Daerah; ( 1) KSP Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

Pasal 50

9.Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat ( 4a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

b.dasar perjanjian;
c.identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, danjangka waktu;
e.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
f.hak dan kewajiban para pihak; dan
g.persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.
1. e.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
  1. 1.Wali Kota untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
  2. 2.pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan PengelolaBarang;
3. g.dalam KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk objek KSP;
4. h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling ban.yak 10°/o (sepuluh persen) dari total penerirnaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
  1. 1.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; J. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang MilikDaerah yang menjadi objek KSP; dan
5. k.jangka waktu KSPpaling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur beru pa:
1. a.infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal dan/ a tau jaringan rel dan/ atau stasiun kereta api;
2. b.infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/ a tau jembatan tol;
3. c.infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan/ atau waduk /bendungan;
(1)KSPberakhir dalam hal:
1. a.berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

Pasal 51

10.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air min um;
e.infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/ atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
f.infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g.infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/ atau instalasi tenaga listrik; dan / a tau
h.infrastruktur minyak dan/ a tau gas bumi meliputi instalasipengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan/ atau distribusi minyak dan/ atau gas bumi.

(4)Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaaninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(4a)Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.
(5)Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70°/o (tujuh puluh persen) dari basil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(6)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan W a1i Kota.

11.Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dapat dilakukan dalarn hal mitra KSP:
1. a.tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
2. b.tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga)tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;
3. c.tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian; dan/ atau
4. d.tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
(3)Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wali Kota atau PengelolaBarang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah ter1ebih dahulu diberikan peringatan/ pemberitahuan tertulis kepada mitra.
(4)Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wall Kota membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP.
(5)Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah wali Kota memperoleh hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah.
(6)Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
1. a.seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi be ban mitra KSP;dan/ atau
2. b.berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
(7)Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
1. b.pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Wali Kota atau PengelolaBarang;
2. c.terjadinya ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalarn klausul pada perjanjian; dan
3. d.ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
(1)Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.
(3)Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…