DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi dimaksudkan untuk: a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang akurat dan terkini; b. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penggunaan data yang berbasis kelurahan presisi; dan c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang berbasis kelurahan presisi; c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; dan d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kedudukan; BAB III Tanggung Jawab; BAB IV Penyelenggaraan Pendataan; BAB V Pengguna DKP; BAB VI Penetapan DKP; BAB VII Digitalisasi DKP; BAB VIII Sistem Keamanan Data; BAB IX Partisipasi Masyarakat; BAB X Pendanaan; BAB XI Pemantauan dan Evaluasi; dan BAB XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan kelurahan maka perlu dilakukan pendataan data kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan kelurahan di Kota Kendari perlu dilakukan pendataan kelurahan presisi secara partisipatif;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data kelurahan presisi perlu dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4.Perangkat Daerah dalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
5.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Carnat, yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
6.Kelurahan adalah unit administratif yang berfungsi sebagai perangkat pemerintahan yang berada di bawah kecamatan, dan bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik serta pengelolaan administrasi di wilayahnya.
7.Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi yang selanjutnya disebut DKP adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat kelurahan, untuk meningkatkan efektivitas pengarnbilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalarn pembangunan daerah serta pelayanan publik.
8.Pendataan Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data.
9.Data Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DKP adalah data aktual dan akurat tentang Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalarn penyelenggaraan Kelurahan, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10.Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAKENDARI dan WALIKOTAKENDARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGSISTEMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH BERBASIS DATA KELURAHAN PRESISI. BABII KEDUDUKAN

Pasal 3

Kedudukan DKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:

a.perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah;
b.pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pemerintah daerah, Kelurahan, Kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya;
c.penyelarasan kebijakan pembangunan antara tingkat

Pasal 2

( 1) Penyusunan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang akurat dan terkini;
b.meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penggunaan data yang berbasis Kelurahan presisi; dan
c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

(2)Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang berbasis Kelurahan presisi;
3. c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Daerah; dan
4. d.meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  1. 11.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah Komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  2. 12.Produsen DKP adalah Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi DKPsesuai dengan kewenangan dan struktur Kelurahan.
  3. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari.

Pasal 6

(1)Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
(2)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
(3)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3. c.rencana kerja pemerintah Daerah. (4} Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disusun dengan mengacu pada DKPyang bersumber dari Pendataan DKP.

Pasal 5

(1)Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DKP.
(2)Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
(3)Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional. (4} Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
2. b.meningkatkan kemandirian Daerah;
3. c.mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. d.memajukan daya saing Daerah; dan
5. e.memajukan peradaban Daerah. Kelurahan Kecamatan, Daerah, provinsi, dan nasional; dan
6. d.pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Pasal 4

(1} Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis DKP dilaksanakan secara efektif.

(2)Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah perlu memperhatikan:
1. a.aspek hubungan antar Kelurahan;
2. b.aspek potensi dan keanekaragaman Kelurahan;
3. c.aspek peluang dan tantangan persaingan daerah;
4. d.aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
5. e.aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 11

(1)Pemerintah Kelurahan wajib melakukan pengumpulan data secara presrsi dengan menggunakan metode yang

BAB IV

PENYELENGGARAANPENDATAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendataan DKPdilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 9

Masyarakat bertanggungjawab:

a.memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan data kelurahan presisi.
b.berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data kelurahan; dan
c.memanfaatkan layanan publik yang berbasis data kelurahan secara bertanggung jawab.

Pasal 8

Kelurahan bertanggung jawab:

a.mengumpulkan data kelurahan secara presisi;
b.melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi.
c.menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah.
d.menggunakan DKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.
e.melaporkan basil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
f.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif. BABIII TANGGUNGJAWAB

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…