DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Maksud dibentuknya peraturan daerah ini untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. (2) Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak terurai dan mencemari lingkungan, serta mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan penggunaan kemasan plastik sekali pakai.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang baik, lingkungan yang sehat, serta sejahtera demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa saat ini kemasan plastik sekali pakai semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari plastik sekali pakai;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai; Menimbang WALiKOTAKENDARI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTAKENDARI NOMOR7 TAHUN2025 TENTANG PENGURANGANPENGGUNAANKEMASANPLASTIKSEKALIPAKAI PROVINS!SULAWESITENGGARA WALi KOTA KENDAKI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemeri.ntah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Kendari.
5.Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan polystyrene, polyethylene, polupropilena; dan polyethylene terephthalate.
6.Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7.Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah· segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic, synthetic, polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
8.Kantong Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/ atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang- ulang.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
10.Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAANKEMASANPLASTIKSEKALIPAKAI. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAKENDARI dan WALiKOTAKENDARI Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya peraturan daerah mi untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat ten tang pentingnya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai.
(2)Tujuan dibentuknya peraturan daerah mi untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak terurai dan mencemari lingkungan, mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan penggunaan kemasan perkapita per hari atau per luas bangunan atau perpanjang jalan.

11.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu yang berkedudukan atau berdomisili hukum di daerah.
13.Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.
14.Penyedia adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asingatau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/ atau perdagangan yang menyediakan PSP di daerah.
15.Pengguna adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asingatau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menggunakan PSP untuk sendiri maupun terhadap orang lain yang berada di Daerah. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
17.Setiap Orang Adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko untuk kegiatan usaha perdagangan barang/ jasa.
19.Retail Adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran.
20.Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

(1)Jenis PSP berupa:
1. a.PSP ramah lingkungan; dan
2. b.PSP tidak ramah lingkungan.

BAB III

JENIS PSP

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP;
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan PSP;
c.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pengurangan penggunaan PSP oleh Produsen, Pelaku Usaha dan/atau Pengguna; dan
d.melakukan penindakan terhadap Produsen, Pelaku Usaha dan/atau Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi:

a.meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha serta konsumen dalam pengurangan penggunaan PSP melalui penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan atau Kantong Ramah Lingkungan;
b.memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi dalam upaya pengurangan dan pengendalian penggunaan PSP;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP;
d.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaan PSP; dan
e.melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan / a tau Pelaku Usaha. plastik sekali pakai.

(2)Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pusat perbelanjaan;
2. b.pertokoan /retail/ toko modem/ perhotelan/ res toran;
3. c.pasar kering;
4. d.pasar basah;

BAB II

TUGASDANWEWENANG

Pasal 8

(1)Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas:
1. a.penggunaan PSP pada Produsen, Pelaku Usaha, dan/ atau Pengguna;
2. b.penggunaan PSP pada tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
3. c.penggunaan PSP pada tingkat kawasan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSPyang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan PSP;
2. b.jenis PSP yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penggunaan PSP;
4. d.pengetahuan terhadap PSP atau kantong yang ramah lingkungan;dan
5. e.bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi penggunaan PSP;
b.penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan
c.penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 6

(2)Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
(1)Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
1. a.identifikasi dan pendataan produk PSP;
2. b.penyusunan rencana kegiatan, target, dan indikator keberhasilan pengurangan Sampah PSP;
3. c.sosialisasi/kampanye;
4. d.Focus Group Discussion:
5. e.talk show;
6. f.kegiatan Ilmiah; dan/atau
7. g.kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP.
(2)Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

( 1) Wall Kota menyusun rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP.

(2)Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wall Kota membentuk tim rencana aksi Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
(3)Tim rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi Daerah;
(4)Tim rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

e.kantor pemerintahan;
f.kantor/perusahaan swasta; dan
g.sarana dan prasarana publik.

(3)Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daerah aliran sungai;
2. b.daerah resapan air;
3. c.kawasan permukiman;
4. d.kawasan wisata;
5. e.sarana dan prasarana publik; dan
6. f.kawasan industri.
(4)Penetapan kawasan pengurangan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wall Kota. ( 1) Produsen PSP berhak memperoleh pembinaan agar dapat memproduksi PSP ramah lingkungan;
(2)Produsen PSP wajib:
1. a.mengupayakan pembuatan kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan;
2. b.memberikan informasi tentang peruntukan PSP, meliputi: 1) bahan baku; 2) dampak lingkungan; dan 3) cara pengolahan PSP setelah dipergunakan.
3. c.mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/ atau laboratorium lainnya yang terakreditasi; dan

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan terhadap:
1. a.pengurangan penggunaan PSP sebagai upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan berusaha; dan
2. b.kegiatan Masyarakat yang menimbulkan potensi penggunaan PSP.
(2)Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP wajib:
1. a.mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
2. b.mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
3. c.mendorong dan mendukung Masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri;
4. d.mendorong penggunaan kemasan/kantong/produk kemasan lain yang ram.ah lingkungan sebagai altematif pengganti PSP;
5. e.melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan
7. g.memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha terkait pengurangan penggunaan PSP.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…