DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, wewenang, dan ruang lingkup. Diatur tentang perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian melalui insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan peyuluhan. Diatur tentang alih fungsi lahan termasuk tata cara alih fungsi lahan. Diatur tentang pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan atas peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan penduduk dengan berbagai dinamikanya dikhawatirkan dapat memberikan dampak dengan beralihnya lahan pertanian kesektor non pertanian sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang dapat mengancam terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c.bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Kendari perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan arah terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional;

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKENJUTAN.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pertanian.
6.Lahan adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim relief aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan umum.
12.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13.Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14.Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
15.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro-ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang di peruntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21.Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
22.Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
23.Diversifikasi Pertanian adalah usaha untuk penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
24.Rehabilitasi Lahan Pertanian adalah memperbaiki kembali lahan pertanian pangan, memulihkan kembalidan meningkatkan kondisi lahan pertanian lahan yang rusak atau kritis.
25.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
27.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah di berikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak di usahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28.Lahan Marginal adalah adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
29.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kota Kendari.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kota Kendari untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat RTRWKK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi Sulawesi Tenggara, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah Kota Kendari, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Kendari.
32.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, WEWENANG DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang :

a.menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
b.menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
c.mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kecamatan dan kelurahan;
d.menetapkan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
e.memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
f.pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
g.menetapkan sentra komoditas pertanian;
h.menetapkan sasaran areal tanam; dan
i.menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitian;
e.pemanfaatan;
f.pembinaan;
g.pengendalian;
h.alih fungsi lahan;
i.pengawasan;
j.sistem informasi;
k.perlindungan dan pemberdayaan petani;
l.pembiayaan; dan
m.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan dan mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya Penyusunan Usulan Perencanaan dari instansi terkait dengan mengacu pada perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang meliputi:
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
3. c.perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, kebijakan dan rencana pembiayaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan :
1. a.Inventarisasi;
2. b.Identifikasi; dan
3. c.Penelitian
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, meliputi:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan di daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(3)Selain didasarkan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Penyusunan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu memperhatikan :
1. a.koordinasi dengan instansi terkait;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
4. d.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
5. e.RTRW Daerah.
(4)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan :
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan lahan;
4. d.potensi tekhnis lahan;
5. e.luasan kesatuan hamparan lahan;
6. f.target dan sasaran yang akan dicapai;
7. g.pembiayaan;dan
8. h.agroklimat.

Pasal 9

(1)Hasil dan capaian yang diperoleh selama dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya di jadikan dasar dalam menyusun prediksi jumlah produksi, luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan lain yang menunjang.
(2)Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu.
(3)Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…