DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai larangan; wewenang dan kewajiban pemerintah daerah; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentuan pidana; serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa praktek prostitusi di Kota Kendari sudah meresahkan masyarakat karena merendahkan harkat dan martabat manusia dan dapat menimbulkan penyakit yang berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam upaya melestarikan nilai- nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktek-praktek prostitusi di Kota Kendari, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602) ;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PROSTITUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Kendari.
4.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
5.Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, menolak atau melarang agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi.
6.Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif), dan penindakan (represif).
7.Prostitusi atau Pelacuran adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
8.Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan prostitusi atau perbuatan cabul
9.Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di Daerah yang berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakan sebagai tempat pelacuran.
10.Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
11.Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan (biologis) antara dua jenis kelamin yang berbeda dimana anggota kelami laki-laki masuk dalam anggota kelamin perempuan yg biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani atau antara dua jenis kelamin yang sama.
12.Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak seronok atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, seperti sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain, mencium seseorang dengan bernafsu, mengelus/meraba alat kelamin seseorang atau buah dada perempuan, memaksa seseorang untuk melakukan kontak/ciuman mulut, termasuk persetubuhan atau hubungan seks.
13.Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan.
14.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
16.Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Kota Kendari.
17.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk membina para pelaku agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk prostitusi atau pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi nilai kehidupan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berahlaq mulia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi ini adalah :

a.untuk mencegah prostitusi atau pelacuran dan segala macam bentuknya.
b.untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan prostitusi atau pelacuran di seluruh wilayah Daerah.
c.agar terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berahlaq mulia.

BAB II

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang menawarkan diri baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan prostitusi atau pelacuran.

Pasal 5

Setiap orang dilarang memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi atau pelacuran.

Pasal 6

Setiap orang baik secara sendiri ataupun bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.

Pasal 7

Setiap orang baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan prostitusi atau pelacuran.

Pasal 8

Setiap orang baik sendiri ataupun bersama-sama, dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang baik sendiri ataupun bersama-sama, dilarang mengunjungi tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi atau pelacuran.
(2)setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang memberi bantuan untuk terjadinya tindak prostitusi atau pelacuran.
(2)Setiap orang dilarang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak prostitusi atau pelacuran.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…