Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 48
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
h 5. 6. 7 8. 9. 4. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Satuan Kerja Perangkat Dinas yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang dalam bidang air minum pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada SKPD yang berwenang dalam bidang air minum. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaxg tidak melakukan usaha- yang melipr-rti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Air Minum adalah air minum produksi SKPD/UPTD yang berwenang dalam bidang air minum. Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut Pelanggan adilah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari SKPD/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan. 1O. Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari SKPD/UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.
7. 8. 9. perubahannya.
2O. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang pribadi atau badan.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan air minum.
fuuan diadakan Peraturan Daerah adalah :
Bagian Kedua Asas
Penyelenggaraan pelayanan air minum berasaskan:
h
BAB III PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu Pembina dan Peuanggung jawab
(U Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan air minum diperlukan pembina dan penanggung jawab. (21 Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wa1ikota.
(21 Penanggung jawab mempunyai tugas:
Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara
(41 Penyelenggaraan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya meliputi:
Bagian ketiga Hubungan Alrtar SKPD/UPTD
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar SKPD/UPTD Kerjasama antar SKPD/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung peiayanan. Dalam hal SKPD/UPTD yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan air minum tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, SKPD/UPTD dapat meminta bantuan kepada SKPD/UPTD lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan SKPD/UPTD lain wajib dipenuhi oleh SKPD/UPTD pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi SKPD/UPTD yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan. BAB TV RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penyelenggaraan air minum meliputi pelayanan air minum, pelayanan lainnya serta pelayanan administratif. Pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
Pelayanan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
Selain pelayanan air minum, SKPD/UPTD dapat melakukan usaha lain yang dapat mendukung ke arah penyediaan air minum. BAB V PERIZINAN Perizinau Sambungan Rumah Baru
BAB VI IIAI( DAN KEtrIA"'IBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban SKPD/UPTD
SKPD/UPTD mempunyai hak :
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)