Pemerintah Kota Kotamobagu
Pemerintah Kota Kotamobagu, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, memiliki mandat utama untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan, dan memobilisasi pembangunan bagi rakyat Totabuan. Lembaga ini berperan krusial dalam menyediakan pelayanan publik dan mendorong kemakmuran masyarakat di wilayahnya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Kotamobagu mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di wilayah seluas 184,33 km2, terdiri dari 4 Kecamatan, 18 Kelurahan, dan 15 Desa. Fokusnya meliputi pengaturan tata ruang, administrasi kependudukan, perizinan, serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Kotamobagu
Pemerintah Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, mengemban mandat utama untuk memajukan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, memastikan pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif kepada masyarakat Totabuan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kota Kotamobagu mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di wilayah seluas 184,33 km2. Ini meliputi pengaturan tata ruang, administrasi kependudukan, perizinan, serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi 4 Kecamatan, 18 Kelurahan, dan 15 Desa.
Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa intervensi utama berfokus pada sektor-sektor penopang ekonomi seperti angkutan, komunikasi, pertanian, dan perkebunan. Pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi produk unggulan seperti Kopi Kotamobagu menjadi prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Kotamobagu berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal. Kontribusi ini mencakup partisipasi dalam program pembangunan nasional, menjaga stabilitas sosial, dan menyediakan data statistik kependudukan yang vital bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan bangunan. Layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, pendidikan, serta fasilitas pengaduan masyarakat juga menjadi bagian penting dari peran pemerintah kota ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan lembaga vital yang berdedikasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, didukung oleh sektor ekonomi yang tumbuh stabil, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang komprehensif, kota ini terus berupaya mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang perubahan nama dan objek retribusi, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, dan sanksi administratif
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang penghasilan/tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembiayaan transportasi domestik jamaah haji, pengelolaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, komisi informasi, tim seleksi komisi informasi, pengelolaan keberatan, dan laporan dan evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2020
beberapa ketentuan dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2012 dirubah, yaitu Pasal 8 diubah, Pasal 26 dihapus, Pasal 27 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 2 Tahun 2015
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 3 Tahun 2015
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2018
Perda ini mengatur tentang Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018. Perda ini menetapkan perubahan besaran Pendapatan, besaran Belanja, dan besaran Pembiayaan (termasuk di dalamnya terdapat SILPA). Terdapat 13 Lampiran yang berisi ringkasan dan perincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, Daftar Perubahan Jumlah Pegawai, Daftar Piutang Daerah, Daftar Pembiayaan (Investasi) Daerah, Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Lampiran juga menyajikan Daftar Perubahan Aset, dan Daftar kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.