(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Sangadi wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
(2)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah.
BAB XI I(EIEITTUAIT PERALIIIAT Pasal 2() (l) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturzrn Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2)Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ,ti melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XII XEIEI{TUAI{ PEITUTT'P Paeal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu. Ditetapkan di Kota Kotamobagu ._' . 2017 oBAG(h Diundangkan di Kota Kotamobagu LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : (zl2Ol7l Pada tanggal 1.'- - .-'.. PEIIJELITSAI{ ATAS PERATI'RAII DATRAII KOTA KOTATOBAGU rouoR 2 TAHUI| 2017 TEITTAI|G PEI|GAITGTATAX DAI| PT,UBENHEITTEIAIT PENATGI(AT DEAA I'MI'M Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial PEI{JELASAIT PASAL DEilI PASAL