DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, larangan bagi perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan DaerahtentangPengangkatandanPemberhentianPerangkatDesa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tenlaag Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tetfialrg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (t Menetapkan : 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s7r7J;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (kmbaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan l,embaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DAN WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

IIETENTUAIT TIUUil Pasd I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 6

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempakan unsur pembantu Sangadi sebagai pelalsana tugas oprasional. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Pasd 7 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diangkat oleh Sangadi setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sangadi.

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.berusia 2O (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2)Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhaa Yang Maha Esa;
2. b.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik
(3)(l)
(2)
(1)Indonesia; qnt
1. c.surat keterangan catatan kepolisian;
2. d.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
3. e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. f.bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
5. g.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kota Kotamobagu;
6. h.bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
7. i.legalisir {jasah dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir;
8. j.akte kelahiran atau keterangan kenal lahir; dan
9. k.surat permohonan menjadi perangkat desa yang ditandatangani diatas materai.
(3)Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Jabatan Sekretaris Desa, harus mempunyai keahlian antara lain :
1. a.Mampu mengoperasikan Microsofi Word atau Microsofi Exel; dan
2. b.Mampu mengoperasikan mesin ketik. Baglaa Kodua felanlrme Peqlarlngan dan Penyariagan Batrot Calon Perangt t lresa

BAB III

PENGAI{GKATAIT PERAITGI(AT DESA

Pasal 9

(l) Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan oleh Tim.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sangadi, yang terdiri dari :
1. a.I (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.minimal 1 (satu) orang Anggota.
(3)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilalsanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah 9i jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dima}sud pada ayat (1) serta Mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa diatur dalam Peraturan Walikota. Baglaa Kettga Mekanlsme Pengangtatan

Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Sangadi kepada Camat;
b.camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
c.rekomendasi yang diberikan Camat bempa persetujuan atau penolakan berdasarkan p€rsyaratan yang ditentukan;
d.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Sangadi menerbitkan Keputusan Sangadi tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
e.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Sangadi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(1)Sangadi memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; dan
3. c.Diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.Usia telah genap 6O (enam puluh) tahun; fu,
(4)
1. b.Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. c.Berhalangan tetap;
3. d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
4. e.Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Sangadi dan disampaikan kepada Camat atas nama Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atas nama Walikota. Rekomendasi tertulis Camat atas nama Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Ketentuan mengenai status perangkat desa apabila terjadi penataan desa baik penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa adalah sebagai berikut :
5. a.Perangkat Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, Penggabungan lagial Desa;
6. b.Perangkat Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan;
7. c.Perangkat Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. d.Untuk perangkat Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baglaa Kedua Pe mbe rhe ntian Seaentara Pasd 12
(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Sangadi setelah berkonsultasi dengan Camat. $l (s)
(6)(71
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b) Ditetapkan sebagai terdakwa; c) Tertangkap tangan dan ditahan; d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap mal<a dikembalikan kepada jabatan semula. BAA V IANAI|GAIT BAGI PERAI|GKAT DESA

BAB IV

PEUBERHEITTIAIS PERAITGKAT I'ESA Bagtaa Kesatu Pemberhentien Pasd 11

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang:

a.Merugikan kepentingan umum;
b.Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
c.Menyalahgunakan kewajibannya; wewenang, tugas, hak, dan/atau
d.Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya; Menjadi pengurus partai politik Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, Dewan Perwalilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum Ith c. h. i. j dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.Meninggalkan tugas selama 6O (enam puluh) hari ke{a berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggungi awabkan.

Pasal 14

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana T\rgas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sarna;
(2)Pelaksana T\:gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sangadi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling tambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak Tanggal surat penugasan;
(3)Pengisian Jabatan perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (Dua) Bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

INTSUR STAF PTRAI|GKAT DESA

Pasal 16

(1)Sangadi dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah paling banyak 2 (dua) orang. ht+
(1)Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
(3)Pemberian penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEIf IIf GNATAJT KAPASITAS APARATI'R DESA

Pasal 19

(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Sangadi wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
(2)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah.
(2)Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ,ti melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu. Ditetapkan di Kota Kotamobagu ._' . 2017 oBAG(h Diundangkan di Kota Kotamobagu LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : (zl2Ol7l Pada tanggal 1.'- - .-'.. PEIIJELITSAI{ ATAS PERATI'RAII DATRAII KOTA KOTATOBAGU rouoR 2 TAHUI| 2017 TEITTAI|G PEI|GAITGTATAX DAI| PT,UBENHEITTEIAIT PENATGI(AT DEAA I'MI'M Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial PEI{JELASAIT PASAL DEilI PASAL

BAB XII

XEIEI{TUAI{ PEITUTT'P Paeal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (21 Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…